TUGAS HUKUM KENEGARAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

TUGAS

HUKUM KENEGARAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh :

Abi Kusuma F.A

10/299735/HK/18500

PENDAHULUAN

ORGAN – ORGAN NEGARA YANG BERTABURAN

            Kita semua tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan  lembaga-lembaga negara atau organ – organ  negara yang diharapkan dapat  “membantu” kinerja  dari pemerintahan di Indonesia. Pada awalnya organ – organ negara  yang ada di Indonesia hanya beberapa saja akan tetapi setelah terjadinya reformasi 1998 maka mulailah awal dimana banyaknya organ – organ negara atau pemerintahan yang muncul guna membantu baik dalam kinerja,fungsi maupun tugas dari pemerintahan. Sebenarnya organ – organ negara yang muncul akhir – akhir ini memang membantu dari kinerja pemerintah akan tetapi jika kita melihat dari konstruksi pemerintahan maka organ – organ negara yang banyak ini dapat menggangu kestabilan pemerintahan itu sendiri dan dapat menimbulkan konflik intern dalam pemerintaan sebab diantara para organ – organ negara bisa saja timbul permasalah baik dari masalah kewengan sampai masalah keuangan.

            Sadar atau tidak sekarang organ – organ negara yang banyak bermunculan ini banyak menimbulkan masalah – masalah bagi pemerintah. Selain itu banyaknya organ – organ negara juga dapat menunjukan bahwa adanya ketidaksatuan atau disintegrasi di Indonesia yang nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan diindonesia yang kita cintai ini. Permasalahan mengenai organ – organ negara memang memerlukan adanya pengkajian leih lanjut agar opermasalahan yang timbul akibat organ negara dapat teratasi sehingga Indonesia dapat mewujudkan cita-cita yang diidam – idamkannya.

            Mengenai organ - organ negara yang bermunculan saat ini banyak dari mereka  merupakan organ atau lembaga negara yang berasal atas betukan atau perintah dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selain itu ada juga organ negara atau lembaga negara yang berasal dari perintah Undang – undang dan juga peraturan lain yang memungkinkan adanya suatu organ negara atau lembaga negara Sehingga masih dimungkinkan akan timbulnya organ – organ negara yang baru. Timbulnya lembaga – lembaga baru ini memang dapat menunjukan suatu negara dikatakan demokratis dimana dengan adanya lembaga lembaga ini maka partisipasi dari masyarakat semakin besar namu hal ini juga dapat menimbulkan masalah seperti saling tumpang tindihnya kewenangan antar organ negara, menghabiskan uang negara dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul karena masalah banyaknya organ negara.

            Permasalahan organ negara memang sangat urgent sekali untuk dibahas dikarenakan organ negara adalah penggerak dari sebuah negara jika boleh untuk diibaratkan organ negara seperti organ – organ bagi manusia dimana masing - masing memiliki fungsi dan tugas yang berbeda akan tetapi saling mendukung dan saling berpengaruh serta sangat berperan bagi manusia. Seperti halnya organ - organ manusia, organ negarapun sangat berperan dan menentukan bagaimana sebuah negara. Negara dimana jika organ – organnya mati atau kata lain tidak berfungsi sama sekali atau hanya berfungsi sebagian maka negara dimana ada organ – organ negara tersebut tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Permaslahan – permasalahan yang timbul akibat adanya organ negara mamang tidak dapat untuk dipungkiri lagi akan tetapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana cara agar organ – organ negara yang ada dapat berfungsi semaksimal mungkin sehingga negara dapat berjalan dengan baik seperti harapan kita semua.

            Dalam makalah ini saya hanya mau mengungkapkan beberapa permasalahan yang mungkin timbul atau sudah timbul akibat ada banyaknya organ – organ negara. Permasalahan – permasalahan mengenai organ negara adalah sebagai berikut :

a.       Jika semakin banyaknya organ - organ negara maka semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk organ tersebut,

b.      Akan adanya overlapping atau tumpang tindih dalam hal wewenang,fungsi dan juga tugas antara organ – organ negara,

c.       Semakin memperlama dan sulitnya birokrasi yang ada  pada organ negara,

d.      Dikhawatirkan akan saling berebut kewenangan dan kekuasaan,

e.       Adanya organ – organ yang tidak berfungsi sama sekali atau berfungsi tetapi tidak optimal separti yang diharapkan

f.       Dapat juga menimbulkan ketidak percayaan tehadap organ- organ lama serta menurunkan kepercayaan terhadap organ – organ negara yang baru

Selain permasalahan – permasalahan yang telah saya sebutkan diatas masih banyak lagi permasalahan yang bisa timbul akibat banyaknya organ – organ negara. Oleh karena itu sekarang bagaimana kita menyelesaikan atau setidaknya mengurangi permaslahan mengenai organ- organ negara agar negara bisa berjalan maksimal sesuai keingginan kita.

PEMBAHASAN

Seperti yang saya utarakan di pendahuluan maka dalam bab ini saya mau membahas mengenai permaslahan – permasalahan yang timbul karena makin banyaknya organ – organ negara dalam prespektif saya sendiri.

Sebelum menjawab permasalahn yang telah diutarakan saya mau menjelaskan verlebih dahulu mengennai organ – organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) (1997:979-58), kata ”lembaga” antara lain diartikan sebagai 1) ’asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, tumbuhan)’; (2) ’bentuk (rupa, wujud) yang asli’; (3) ’acuan; ikatan (tentang mata cincin dsb)’; (4) ’badan (oganisasi) yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha’; dan (5) ’pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan’. Kamus tersebut juga memberi contoh frasa menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga pemerintah yang diartikan ’badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Kalau kata pemerintahan diganti dengan kata negara, diartikan ’badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara (khususnya di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif)’. Menurut pendapat saya organ negara atau lembaga negara adalah sebuah badan atau organisasi yang dari negara oleh negara dan untuk negara dalam menjalankan rumah tangganya agar bisa berjalan sesuai pakem atau aturan dan bisa mewujudkan apa yang dicita – citakan oleh negara dimana lembaga negara diciptakan. Jadi telah jelas bahwa lembaga negara dibentuk adalah untuk membantu tugas dari sebuah negara baik dalam hal urusan rumah tangga maupun dalam hal untuk mencapai tujuan dari negara. Lembaga negara yang ada tidak hanya satu akan tetapi lembaga yang bertujuan membantu kinerja negara ada bebagai macam. Lembaga - lembaga negara yang beraneka ragam dapat kita kelompok – kelompokan.

Diindonesia memiliki banyak sekali lembaga negara yang dibentuk untuk membantu kinerja dari pemerintah.  Lembaga- lembaga negara Indonesia dapat dikelompokan dalam berbagai sub- bagian, Pertama jika kita mengelompokan negara berdasarkan dari aturan mana yang membentuk maka dapat dibagi empat yaitu yang berasal dari konstitusi, dari undang – undang, dari perpres atau kepres dan dari aturan lainya. Aturan - aturan dalam konstitusi atau Undang – Undang Dasar Negara Republic Indonesia 1945 dapat  di bedakan menjadi beberapa lembaga diantaranya adalah Presiden, MPR ( DPR,DPD), MA,MK,BPK,KPU,Pemda, Bank sentral dan lain - lain. Sedangkan yang dari undang – undang atau peraturan lain diantaranya adalah sebagai beriku KPK,KPPU,KHN,KPI,KKI, Komnas HAM,KON,KPAI dan lain - lain. Jika berdasarkan kekuasaanya lembaga negara dibagi menjadi tiga yaitu lembaga eksekutif , lembaga legislative dan lembaga yudikatif. Jika di kelompokan berdasarkan struktur dalam pemerintahan adalah lembaga negara yang state auxiliary institution dan non state auxiliary institution. Dan masih banyak lagi pembagian mengenai lembaga – lembaga negara yang ada dinegara khusunya diindonesia.

Seperti yang saya utarakan sebelumnya diawal dimana menurut saya jika semakin banyaknya lembaga negara maka semakin beratambah banyak pula permaslahan yang timbul. sehingga dalam makalah saya ingin menjawab permasalahan dan memberi solusi mengenai permaslahan ini dengan dari prespektif pribadi saya sendiri.

Permasalahan permasalahan pastilah ada disetiap hal oleh karena itu lembaga – lembaga negarapun juga memiliki masalalahnya sendiri. Permasalah yang timbul seperti sekarang ini dikarenakan oleh bergabai factor. Diantaranya factor – factor tersebut ada intern pemerintah dan factor eksteren dari pemerintah. Faktor intern pemerintah seperti situasi dan system politik, system pemerintahan yang diadopsi,pola ketatanegaraan, hubungan antar lembaga negara dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan untuk factor ekstern pemerintahan adalah seperti keadaan social , keadaan ekonomi, keadaan lingkungan ( negara sekitar), ketidak puasan dan ketidak percayaan terhadap pemerintah serta masih banyak yang lainya. Dalam uraian permasalahan yang telah saya utarakan diawal mengenai banyaknya lembaga- lembaga negara maka kita perlu mencari jawaban dan solusi agar tidak memiliki efek yang buruk bagi sebuah negara.

Untuk menjawab permalsalahan yang ada maka perlu diadakan pengkajian terhadap lembaga negara yang di bentuk dan yang membentuk. Dalam permsalahan – permsalahan yang timbul akibat bertambahnya lembaga negara, slah satunya adalah cost atau biaya. Permaslahan mengenai biaya adalah sangat urgent atau penting karena dalam sebuah organisasi atau lembaga biaya dalah salah satu factor yang penting dalam menunjang keseharian atau mempengaruhi kinerja suatu lembaga. Jika kita mau mengibaratkan maka seperti halnya manusia. Manusia banyak sekali menggunakan alat- alat  seperti pakaian, motor dan lain- lain, maka semakin banyak barang atau alat yang digunakan oleh kita maka semakin menambah jumlah biaya untuk dirinya. Seperti halnya manusia,negara juga jika semakin banyak lembaga- lembaga negara maka semakin banyak pula anggaran atau biaya yang harus  dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelangsuangan hidup dari organisasi atau lembaga negara tersebut karena kita tahu bahwa lembaga membutuhkan dana guna bisa menjalakan fungsi dan tugasnya. Mengenai anggaran yang dikeluarkan tiap tahun oleh pemerintah Indonesia tidak sedikit nominalnya hanya untuk mengurusi lembaga – lembaga negara yang ada. Bukan rahasia lagi bagi kita bahwa dalam membuat suatu lembaga negara hanya bertujuan untuk bagi – bagi kekuasaan dan bagi – bagi jabatan terhadap mereka yang memili andil cukup besar terhadap pemerintah. Hal ini termasuk penyebab terbentuknya banyak lembaga negara yang intinya hanya menghisap habis kekayaan negara yang seharunya untuk kesejahteraan masyarakat akan tetapi digunakan adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri. Masalah anggaran ini sangant krusial sekali karena kita tahu bahwa didalam APBN kita selalu deficit sehingga kita setiap tahun harus meminta “bantuan alias hutang ” kepada luar negeri sehingga kita akan sangat tergantung terhadap luar negeri yang telah memberikan bantuannya dengan pamrih. Dengan banyaknya anggaran yang diperlukan unvuk menjalankan lembaga negara ini pemerintah menalokasikan dananya hampir delapan puluh persen hanya untuk lembaga negara agar bisa berkerja secara optimal akan tetapi apa yang kita trima adalah lembaga negara sangat membuat kecewa masyarakat dengan semua tingkah lakunya. Oleh karena itu dengan maslah banyaknya lembaga negara yang menghabiskan dana APBN saya ingin mengusulkan akan adanya efektifitas dan efisiensi dalam memberikan atau mengalirkan dana kepada lembaga negara. Maksud dari efektifitas dan efisiensi yang saya ungkapkan adalah bahwa lembaga negar bekerja sesuai dengan prinsip bahwa gaji atau dana yang diberikan terhadap lembaga negara itu berdasakan akan kinerjanya, jika ia berkinerja baik  maka hasilnyapu akan baik akan tetapi bila  kinerjanya buruk maka hasilnyapun akan buruk. Selain mengenai efektifitas dan efisiensi saya juga mengusulkan adanya perampingan dalam system kelembagaan negara dan dalam ketata negaraan dimana jika adanya lembaga yang mengerjakan tugas dan fungsi yang sama maka bisa di merger sehingga dapat mengurangi baban anggaran negara  dan juga tidak menambah double fungtion for one trouble. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara menggabung lembaga negara yng memiliki lingkup yang sama. Jika  tidak ada lemba negara yang dobel untuk satu masalah dan tidak adanya lembaga negara yang memiliki lingkup sama dalam berbeda lembaga maka anggaran pengeluaran negara dapat terkurangi dan dapat disalurkan ke hal yang lebih penting.  Dalam maslah ini dapat kita ambil contoh beberapa lembaga negara yang melakukan fungsi yang sama atau dalam lingkup yang sama seperti adanya lembaga KPK padahal sudah ada Kejaksaan, adanya Komnas perlindungan anak dan komnas yang lain yang seharunya sudah di tangani oleh Komnas HAM.

Seperti yang saya sudah utarakan jika lembaga negara banyak  skan dapat menimbulkan banyak  masalah dan salah satunya adalah overlapping atau tumpang tindih  baik dalam wewenang , fungsi, tugas dan malah bisa menimbulkan perebutan kekuasaan diantara lembaga negara sehingga dikhawatikan bukan iklim persaingan yang sehat akan tetapi malah membuat buruk suasana negara yang kalu dirunut bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu maka kita sebaiknya melakukan beberapa perampingan terhadap lembaga negara dan membuat peraturan – peratuaran yang jelas sehingga diantara lembaga – lembaga negara tidak saling berebut wewenang, kekuasaan, tugas dan fungsinya sebagai alat bantu bagi negara. Selanjutnya masalah yang muncul adalah memperlama system birokrasi sehingga dengan lamany wakvu dalam birokrasi maka akan menyebabkan sulitny mencapai suatu kebijakan,putusan dan tindakan pemerintah yang dengan hal ini akan mempengaruhi dalam pelayanan terhadap masyarakat. Misalkan saja dalam pembuatan suatu undang – undang memerlukan waktu sampai bertahun- tahun maka akan menyebabkan permasalahan yang  terjadi akan lebih rumit sedangkan kita menerapkan asas hukum tidak boleh berlaku surut yang mana hukum yang baru atau aturan yang lahir hari ini tidak dapat menghukum perbutan yang telah lalu sehingga dalam pembuatan peraturan perundang – undangan seharusnya bisa lebih cepat dan juga harus bisa lebih menjankau kira- kira permasalah apa yang mungkin muncul sehingga peraturan yang dibuat bisa bertahan lebih lama dan juga bisa sebagai dasar dalamm menjatuhkan hukuman sehingga tidak terjadi pengingkaran asas hukum tidak berlaku surut. Contoh lainya dalam hal kebijakan atau tindakan pemerinvah seperti dalam menanggani masalah perijinan usaha, jika kita mau menirikan suatu usaha maka kita memerlukan berbagai macam ijin yang ijin itu memerlukan waktu lama dalam birokrasi yang biasanya oleh lembaqga negara sepervi diperlakukan layaknya bola yang ditendang kesana kemari sebelum akhirnya difinising atau kita bisa melakukan usaha. Memang dalam memberikan ijin itu memrlukan berbagai pertimbangan akan tetapi alangkah baiknya menurut saya dalam memberikan perijinan itu dilakukan dalam satu lembaga khusus mengenai malah perijinan dan jika ijinnya memerlukan dari lembaga negaara lain maka lembaga yang mengurusi perijinan inilah yang memintakan. Jika tiadak bagaimana mungkin perekonomian dalam negeri bisa berkembang jika peijinan yang diberikan memrlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu saya  mengusulkan diadakannya reform dalam masalah birokrasi dalam lembaga negara sehingga bisa menjadikan lebih sedehana, cepat, murah, efisien dan efektif guna pelayanan terhadap masyarakat sesuai dari tujuan dibentuknya lembaga negara. Selai masalah birokrasi  ada juga maslah mengenai keberfungsian dari lembaga negara yang dibentuk. Misalnya lembaga Ombudsman adalah lembaga yang bekerja untuk meneruima saran dan masukan dari masyarakat mengenai kinerja pemerintahan sehingga bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah, akan tetapi pada kenyataannya lembaga- lembaga negara yang lainya juga memiliki didalam lembaganya bagian yang mengurusi maslah saran dan masukan dari masyarakat sehingga bisa dikatakan bahwa ombudsman  tidak berfungsi sebagai mana mestinya atau bisa kita katakana bahwa tidak berfungsi sama sekali jika hal ini dibiarkan makan akan dapatmerugikan keuangan negara sehingga menurut daya lembaga- lembaga yang kiranya tidak berfungsi  atau berfungsi namun sudah ada lembaga lain yang melakukan tugas dan fungsinya  dan maka dari itu saya menyarankan untuk di hapuskan saja lembag yang seperti itu agar supaya tidak mengurangi anggaran negara yang seharunya bisa dialokasikan kehal yang sebenarnya lebih penting. Selai masalah disfungsian lembaga negara ada  satu maslah lagi yang sebenarnya paling saya takutkan adalh ketidak percayaan daeri maysarakat terhadap lembaga negara yang implikasinya bisa menurunkan juga tingkat kepercayaan terhadap pemerintah seingga menyebabkan krisis yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup negara. Oleh karena itu untuk menangani maslah ini saya menyarankan untuk lembaga – lembag negara agar bisa bekerja secara optimal dan bisa efektif serta efisien karena dengan hal itu maka pemerintah dapat menmperoleh kepercayaan dari masyarakat yang mana dari kepercayaan dari msayarakat inilah yang pemerintah dapat bersinergi dengan masyarakat dalam membangun negara Indonesia dan juga agar bisa mencapai tujauan bersama yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Masalah mengenai kepercayan inilah yang sebenarnya menurut saya dalah suatu hal pokak dan yang penting atau hal yang menjadi dasar mengapa pemerintah Indonesia membentuk banyak sekali lembaga negara karena ketidak percayaan masyarakat terhadap lembagan negara yang memaksa diadakan lembaga baru yang diharapkan lebih kompeten dan lebih baik dalam hal membantu kinerja pemerintah. Akan tetapi tidak hanya karena kuranganya kepercayaan  terhadap negara tetapi bisa juga karena toleransi dari pemegang kekuasaan terhdap mereka yang telah mberikan andil sehingga ia bisa memperoleh kekuasaan tersebut. oleh karena itu masalh dalam hal lembaga- lembaga negara bisa terjadi karena kesubjektifan dari pemilik kekuasaan agar kekuasaanya tetap terjaga.

 Dari permaslahan dan solusi yang saya utarakan diatas maka saya menyimpulkan bahwasanya masalah mengenai lembaga- lembaga negar timbul karena kurang ada kepercayaan dari msayarakat, ketidak jelasan wewenang, fungsi dan tugas dari lembaga negara.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah di utarakan saya menyimpulkan bahwa permsalah- permsalah yang timbul karena banyaknya lembaga negara adalah ketidak percayaan masyarakat, ketidak jelasan wewenang, fungsi, dan tugas dari lembaga negara, dan kesubjektifan dari pemilik kekuasaan untuk bagi – bagi kekuasaan agar kekuasaanya tidak tergoyahkan. Untuk itu saya menyarakan bahwa diadakanya pengatur ulangan dalam msalah ketatanegaraan khusunya lembaga negara dan kejelasan peratuaran mengenai wewenang, fungsi dan tugas dari lembag negara aagar tidak terjadi disfungsi lembaganegara, overlapping atau tumpang tindaih kekuasaan, perebutan kekusasaan,wewnang,fungsi dan juga tugas bagi lembaga negara. serta memberikan dukungan, saran dan msukan bagi pemrintah agar pemerintah dapat mengevaluasi kinerjanaya dan juga agar pemrintah tidak takut dalam membuat keputusan yang  dapat membuat terwujudnya tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

1.      UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.      Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Bandung, Fokusmedia, 2007

3.      Soehino, Hukum Tatanegara, Yogyakarta, Liberty, 1985

4.      Jimli asidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I tentang sumber hukum

5.      Soehino, Hukum Tatanegara, Yogyakarta, Liberty, 1996

6.      Jimli asidiqie,Organ Negara Dan Pergeseran – Pergeseran Kekuasaan, FH UII PRESS

7.      Prof. Dr. Dahlan Thaib,S.H, M.Si , Ketatanegaraan Indonesia , Total Media 2009

8.      Dr.Moh. Tolchah Mansoer S.H, Beberapa Aspek Kekuasaan Eksekutif Dan Legislavif Diindonesia, Pradnya Paramita,Jakarta 1997

9.      Prof. Dr. Moh. Mahfud MD,S.H retrospeksi verhadap masalah hukum dan kenegaraan FH UII PRESS 2007

10.  Muhammad Ridwan Indra ,S.H, Kedudukan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945, Sinar Grafika 1987

11.  Maschab machuri Drs, Kekuasaan Eksekutif Diindonesia ,Bina Aksara ,Jakarta 1983

12.  H.F. Abraham Almos, System Ketatanegaraan Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007

13.  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) (1997:979-58)

KLIPING HUKUM TATA NEGARA

KLIPING HUKUM TATA NEGARA ABI KUSUMA F.A 10/299735/HK/18500 UGM  YOGYAKARTA 2011 “PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI ALAT TRANSFORMASI SOSIAL”

Tanggal 19-05-2009

Berbicara mengenai sistem hukum di setiap negara tentu ada perbedaan-perbedaan, begitu juga dengan proses prosedur legislativenya maupun teknik perundang-undangannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang baik mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum dan keadilan. Gagasan tersebut tentu harus didukung oleh mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang kuat. Demikian disampaikan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta saat membuka Kegiatan Pelatihan Teknik Perundang-undangan di Gedung Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Senin 18 Mei 2009. Kegiatan pelatihan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM (Ditjen PP) diadakan atas kerjasama dengan Center for International Legal Cooperation (CILC) Netherland. Pembentukan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai alat transformasi sosial yang efektif dalam mendorong proses berdemokrasi dan pembentukan negara hukum yang berkeadilan.  Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaan lainnya merupakan pedoman dalam proses pembentukan perundang-undangan baik antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Pemerintah terkait erat dalam menciptakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku efektif. Pelatihan diikuti oleh 32 peserta dengan perincian 19 orang dari Badan Legislative DPR, 2 orang dari Bank Indonesia dan 11 orang dari internal Departemen Hukum dan HAM.  Adapun harapan yang dicapai adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai perbandingan sistem hukum yang berlaku saat ini, proses prosedur legislative dan teknik perundang-undangan antara Negara Indonesia dan Negara Belanda. Sehingga pada akhirnya dapat membangun koordinasi dan kerjasama antar para pejabat publik terutama biro hukum untuk mendapatkan perubahan yang lebih positif guna menjadikan undang-undang lebih memperhatikan unsur filosofis,yuridis dan sosiologis demi menciptakan penegakan hukum dan perundang-undangan yang efektif. Pelatihan yang diadakan selama 4 hari ini dengan narasumber dari Departemen Hukum dan HAM maupun dari Belanda, diantaranya Suhariyono AR dan Prof. Willem Conejnen Belt. Sumber: http://www.depkumham.go.id/xDepkumhamWeb/xBerita/xFoto/pelatihan+teknis+perundang+undangan.htm

Komentar Saya tentang Artikel di atas :

Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang transformasi sosial. Kata transformasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris transform, yang berarti mengendalikan suatu bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi transformasi sosial berarti membicarakan tentang proses perubahan struktur dan sistem sosial. Transformasi di suatu pihak dapat mengandung arti proses perubahan atau pembaharuan struktur sosial, sedang di pihak lain mengandung makna proses perubahan nilai. Kita hidup di dunia ini terus berubah. Masyarakat dan kebudayaannya terus-menerus mengalami perubahan. Kebiasaannya, aturan-aturan kesusilaannya, hukumnya, lembaga-lembaganya akan terus mengalami perubahan. Dan semua perubahan ini akan mengakibatkan perubahan yang lain secara timbal balik dan berbelit- belit[1]. Perubahan-perubahan yang akan terjadi atau sedang terjadi tersebut didasari, diawasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan maupun kekacauan-kekacauan dalam masyarakat.

Terjadinya Transformasi Sosial

Perubahan dalam masyarakat terjadi melalui pengenalan unsur-unsur baru. Unsur-unsur baru ini diperkenalkan kepada masyarakat dalam dua cara, yaitu dengan penemuan baru (invensi) yang terjadi dalam masyarakat itu dan masuknya pengaruh masyarakat lain[2]. Menurut Syamsir Salam, suatu proses perubahan tentang struktur dan fungsi sistem-sistem sosial setidaknya terjadi dalam tiga tahap:

1. Invensi : yakni suatu proses dimana perubahan itu didasari dari dalam masyarakat itu sendiri, diciptakan oleh masyarakat itu sendiri yang kemudian muncullah perubahan- perubahan.

2. Diffusi : dimana ide-ide/gagasan yang didapat dari luar itu kemudian dikomunikasikan dalam suatu masyarakat.

3. Konsekwensi : yaitu adanya hasil dari pada adopsi terhadap perubahan tersebut.

4. Suatu perubahan yang terjadi baik dari faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun berasal dari luar masyarakat itu (hasil teknologi baru) tidak selalu menghasilkan akibat-akibat yang sama.

Melihat kepada istilah transformasi sosial menunjukkan suatu proses, pengertian (perbedaan), ciri-ciri (identitas) sosial dalam satuan waktu tertentu, proses itu mengandung tiga unsur penting, yaitu :

1. Perbedaan merupakan aspek yang sangat penting di dalam proses transformasi.

2. Konsep ciri atau identitas yang merupakan acuan di dalam suatu proses transformatif kalau dikatakan sesuatu itu berbeda, maka haruslah jelas perbedaan dari hal apa, ciri sosial, ekonomi atau ciri penerapan dari sesuatu.

3. Proses transformasi selalu bersifat historis yang terikat pada sekalian wakil yang berbeda. Oleh karena itu transformasi selalu menyangkut perubahan masyarakat dari suatu masyarakat lebih sederhana ke masyarakat yang lebih modern[3].

Peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan negara, mulai tahap perencanaan(rancangan), pembahasan, pengesahan(penetapan) dan terakhir tahap pengundangan peraturan yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan berarti peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara. Peraturan negara yang saya maksud adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik lembaga maupun pejabat tertentu. Dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan, seharusnya tidak hanya memandang dari aspek intern di dalam masyarakat tetapi dipertimbangkan pula aspek ekstern dari luar agar peraturan yang dibuat lebih dinamis. Pembuatan tersebut harus dipikirkan matang-matang, tidak boleh sama persis dengan peraturan di luar negeri karena perbedaan struktur sosial/struktur masyarakat antara negara satu dengan negara lain menyebabkan pula perbedaan cara mengatur masyarakat tersebut. Pembentukan peraturan tidak harus terpaku pada keadaan masyarakat setempat dan waktu saat peraturan dibentuk, tetapi harus memandang ke masa depan walaupun pada masa itu belum perlu dibuat. Sehingga peraturan tersebut bersifat dinamis dan tidak terjadi shock culture dalam masyarakat. Jadi, pembuatan peraturan harus disinkronkan antara aspek intern dan ekstern sehingga dapat berkesinambungan.

Transformasi hukum di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1970-an dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai “sarana pembaruan masyarakat”. Ukuran keberhasilan pembangunan hukum berbeda dengan pembangunan fisik karena pembangunan fisik jelas dapat dinilai dalam bentuk keberhasilan ataupun kegagalannya. Proses legislasi dengan produk perundang-undangan  bukanlah proses yang bersih dari kepentingan politik karena hal tersebut merupakan proses politik. Bahkan implementasi perundang-undangan yang dikenal dengan sebutan “penegakan hukum/law enforcement”, juga tidaklah selalu steril dari pengaruh politik.

Jika demikian, maka hukum di Indonesia, termasuk pembentukannya, tampaknya di luar hukum dalam bentuknya yang murni. Banyak masyarakat yang heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mampu menindak kesewenang-wenangan, menegakkan keadilan, serta menampilkan diri sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa diselesaikan oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Ternyata hukum tidak benar-benar bersih dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik seringkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum.

Politik hukum, seringkali juga merambah di lingkungan dalam pemerintah pada waktu rancangan peraturan tersebut dibahas antardepartemen terkait dengan masalah kepentingan tertentu. Kepentingan tertentu inilah yang kemudian mempengaruhi politik hukum yang sejak awal diharapkan politik hukum dapat bermanfaat atau berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Sekali lagi, sterilisasi politik hukum dikotori oleh kepentingan sektor. Sumber daya manusia, terutama pembuat peraturan yang dinilai banyak kekurangan dalam merumuskan dan menuangkan keinginan politik hukumnya dan jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang masih minim, juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan antara kuantitas dan kualitas produk peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang semestinya harus dibahas dalam pelatihan pembentukan perundang-undangan tersebut sebagai masalah dalam pembentukan perendang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dan dibuat secara sistematis sesuai dengan jenis dan hierarki yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, proses pembentukan undang-undang yang baik, harus diatur secara komprehensif baik mengenai proses perencanaan, penyiapan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangannya. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan Sering dijumpai banyak undang-undang yang kurang efektif setelah undang-undang tersebut diundangkan, bahkan banyak sekali undang-undang yang baru di sahkan menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat sampai adanya keinginan dibatalkannya undang-undang tersebut, karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum dan bertentangan dengan kaidah hukum, sehingga dalam menyusun undang-undang diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Perencanaan yang matang dalam merumuskan suatu undang-undang.
b. Harus melalui prosedur untuk mengantisipasi terjadinya cacat hukum terhadap  undang-undangtersebut.
c. Diperlukan kehati-hatian dalam merumuskan suatu undang-undang.
d.  Konsentrasi yang penuh terhadap bidang yang akan diatur.

Dalam merumuskan suatu rancangan undang-undang harus memperhatikan aspek :
a. Mengapa membentuk undang-undang?
b. Untuk apa undang-undang dibentuk? Harus ada maksud dan tujuannya.
c. Bagaimana jika undang-undang itu berlaku? Terhadap anggaran, ahlinya dan lain-lain.

Secara teknis, seorang perancang dalam merumuskan suatu rancangan undang-undang juga harus memperhatikan masalah kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana sebelum perubahan UUD kewenangan pembentuk peraturan perundang-undanagan ada di pemerintah tetapi setelah perubahan UUD pembentukan undang-undang ada di DPR. Intinya bahwa pemerintah tidak mempunyai kewenangan membuat undang-undang tetapi disisi lain ada undang-undang yang menyatakan adanya persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR, sehingga hal ini tidak ada pemisahan yang jelas antara pemerintah dan DPR dalam hal kewenangan pembentukan undang-undang. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah inisiatif pemerintah lebih banyak dilakukan daripada inisiatif DPR dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena yang mengetahui betul kebutuhan undang-undang adalah pemerintah, sedangkan DPR dalam rangka meningkatkan fungsinya, sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, DPR membentuk Badan Legislatif yang fungsinya menyusun RUU secara prioritas(Prolegnas).

Dengan demikian, bahwa DPR dan Pemerintah dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri melainkan harus saling koordinasi yang baik. DPR akan lebih baik dalam menyusun prolegnas berkoordinasi dengan biro-biro hukum di pemerintahan, begitu pula sebaliknya jika pemerintah menyusun RUU juga harus dijelaskan lebih rinci dan konkret maksud dan tujuannya dalam merumuskan suatu rancangan undang-undang, hal ini dimaksud agar tidak terjadi simpang siur dalam rumusan tersebut sehingga akan lebih akurat dalam rangka pembahasan antara pemerintah dan DPR. Dalam rangka mendesain suatu undang-undang seorang perancang harus memegang kunci dasar pokok yang tidak boleh dilupakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya :
a. Sebutan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Persetujuan bersama Pemerintah dan DPR.
c. Pengesahan.
d. Pengundangan.

Dalam merumuskan suatu rancangan undang-undang akan lebih baik jika diawali dengan naskah akademis, yang fungsinya antara lain :
a. Sebagai dasar yang kuat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan.
b. Sebagai bahan untuk menjelaskan pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR dalam pemandangan umum.
c. Selain sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan juga bisa sebagai dasar dalam menyusun perjanjian, pembentukan provinsi, pembentukan pengadilan dan lain-lain yang berkaitan dengan peraturan.

Sehingga naskah akademis ini sangat penting untuk dipublikasikan kemasyarakat luas, keuntungan apabila naskah akademis tersebut di publikasikan, diantaranya:
a. Jika ada yang keberatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut bisa tidak dilanjutkan.
b. Sebagai pendorong pembentukan peraturan perundang-undangan.
c. Dasar yang kuat untuk diketahui masyarakat luas alasan pembentukan peraturan perundang-undangan.
d. Akan memaksimalkan dalam penyusunan Naskah Akademis ke depan.

Dalam rangka pembulatan konsep suatu rancangan undang-undang pengharmonisasian dilakukan akan lebih baik ketika dalam penyusunan naskah akademis hal ini dimaksud untuk menguatkan maksud dan tujuan dibentuknya suatu undang-undang, namun dalam prakteknya hal ini sulit dilakukan sehingga naskah akademis tersebut tidak terpakai disebabkan beberapa hal diantaranya:
a. Tidak efektifnya dalam pengharmonisasian karena terjadi ego sektoral.
b. Pengharmonisasian tersebut tidak efektif/berantakan tidak ada titik temu dengan pihak yang terkait/berkepentingan, sehingga tidak ada pembulatan konsep.

Masalah lain yang akan coba dibahas dan dicari solusinya dalam pelatihan mungkin adalah masalah disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan. Padahal peraturan perundang-undangan harus dibuat secara sistematis sesuai dengan jenis dan hierarki yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga harus terjamin harmonisasi antar peraturan. Ada 6 faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut:
a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda.
b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas/ penggantian.
c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan  peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem.
d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum.
e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas.
f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, timbulnya ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan ada 3 (tiga) cara mengatasinya yaitu sebagai berikut:
a.  Mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
b.  Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut :
1) Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah  Konsitusi;
2) Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.

c. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut :

1)     Lex superior derogat legi inferiori.

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah[4].  

2)    Lex specialis derogat legi generalis.

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum[5].

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas Lex specialis derogat legi generalis :   

(a)   Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
(b)   Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang).
(c)   Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

3).   Asas lex posterior derogat legi priori.

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas lex posterior derogat legi priori mewajibkan menggunakan hukum yang baru.
Asas ini pun memuat prinsip-prinsip[6] :

(1)   Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama.
(2)   Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas Lex posterior derogat legi priori, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

Pengharmonisasian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pastikan bahwa rancangan undang-undang mencantumkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan pasal-pasal rancangan undang-undang yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.
2. Pastikan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan pembentukannya telah dicantumkan dengan benar dan pastikan pula bahwa rancangan undang-undang telah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar.
3. Gunakan istilah hukum atau pengertian hukum secara konsisten.
4. Teliti dengan seksama apakah materi muatan rancangan undang-undang telah serasi/selaras dengan undang-undang lain terkait.
5. Pastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan baik asas pembentukan, asas materi muatan, maupun asas lain yang berkaitan dengan bidang hukum yang diatur dalam rancangan undang-undang, telah terakomodasikan dengan baik dalam rancangan undang-undang.
6. Pastikan bahwa pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan telah dipatuhi secara konsisten.
7. Pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma dalam rancangan undang-undang telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengunakan pilihan kata yang tepat, jelas dan pasti.

Pengharmonisasian rancangan undang-undang yang dilaksanakan secara cermat dan profesional akan menghasilakan rancangan undang-undang yang memenuhi syarat sebagai rancangan undang-undang yang baik.
Ada 8 (delapan) kriteria hukum yang baik menurut Lon Fuller sebagai berikut[7] :

1. Hukum harus dituruti semua orang, termasuk oleh penguasa negara.
2. Hukum harus dipublikasikan.
3. Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut.
4. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar.
5. Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi.
6. Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi.
7. Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah.
8. Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan pondasi Negara Hukum yang akan menjamin hak-hak warga negra, membatasi kekuasaan penguasa, menjamin kepastian dan keadilan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Kesimpulan dari saya :

Dalam pelatihan tersebut harus dijelaskan  bahwa pembentuk peraturan harus memahami makna asas   pembentukan   peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :

a)    Kejelasan tujuan (setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai)

b)    Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat (setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang)

c)    Kesesuaian antara jenis dan materi muatan (dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya)

d)    Dapat dilaksanakan (setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis)

e)    Kedayagunaan dan kehasilgunaan (setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara)

f)     Kejelasan rumusan (setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya)

g)    Keterbukaan (dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan).

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri mereka yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh.

Daftar Pustaka :

1.    Polak, Mayor. Sosiologi. 1985. Jakarta : Ichtiar Baru.

2.    Nasution, Adham. Sosiologi. 1983. Bandung : Alumni.

3.    Nurdin, Fauzie, dkk. Transformasi Keagamaan. 2001. Bandar Lampung : Fakultas Ushuluddin.

4.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.

5.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.    Fuady,Munir. Teori Negara Hukum Moderen (Rechstaat). 2009. Bandung.

7.    Manan, Bagir. Hukum Positif Indonesia. 2004. Yogyakarta. hal.56.

8.    A.R., Suhariyono. Peningkatan Kualitas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Ditulis hari Jumat, 8 Januari 2010. Diakses pada Selasa, 29 Maret 2011.

9.    Lubis, Solly. Landasan dan Teknik Perundang-undangan. 1977. Bandung : Alumni.

10. Soehino, S. H. Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan. 1990. Yogyakarta : Liberty.

---

[1]        Mayor Polak, Sosiologi, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1985.

[2]        Adham Nasution, Sosiologi, Alumni, Bandung, 1983.

[3]        Fauzie Nurdin dkk, Transformasi Keagamaan, Fakultas Ushuluddin, Bandar Lampung, 2001.

[4]         Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal.56.

[5]       Ibid, hal.58.

[6]        Ibid, hal. 59.

[7]        Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), Bandung, 2009, Halaman 9.