UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM
USULAN PENELITIAN UNTUK PENULISAN HUKUM
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN DALAM PERJANJIAN ANTARA PEMAIN SEPAKBOLA DENGAN KLUB PERSIBANGGA PURBALINGGA
Diajukan oleh:
Nama : Abi Kusuma F.A
NIM : 10 / 299735 / HK / 18500
Yogyakarta
2013
HALAMAN PERSETUJUAN
Usulan penelitian untuk penulisan hukum ini telah disetujui
oleh Dosen Pembimbing,
pada hari ........ tanggal........................
Penyusun
Abi kusuma F.A
No. Mahasiswa : 10 / 299735/ HK / 18500
Menyetujui:
Dosen Pembimbing Skripsi
DR. Ari Hernawan S.H.,M.Hum
NIP.197105311997021001
I. Judul
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN DALAM PERJANJIAN ANTARA PEMAIN SEPAKBOLA DENGAN KLUB PERSIBANGGA PURBALINGGA
II. Latar Belakang
Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat digemari dari berbagai kalangan dan termasuk cabang olah raga paling populer diindonesia bahkan mendunia. Antusiasme masyarakat ketika ada event – event pertandingan sepak bola seperti halnya Piala Dunia,Liga Ingris, Liga Champion, AFF sampai liga tarkam( antar kampung) dan berbagai event pertandingan sepak bola lainya. Beberapa orang bahkan rela membayar tiket pertandingan dengan harga yang selangit demi melihat sebuah pertandingan.
Permainan sepak bola telah menjelma menjadi sebuah industri yang menguntungkan baik itu hiburan,bisnis dan pekerjaan bahkan menjadi suatu fenomena baru yang menarik perhatian masyarakat. Mulai dari kompetisi lokal antar klub diindonesia seperti Liga Super Indonesia,Divisi Utama,Liga Primer Indonesia hingga kompetisi antar negara dalam piala dunia. Di negara-negara lain seperti Inggris,Italy, Spanyol Dan Jerman sepak bola dikelola menjadi sebuah industri yang sangat sukses dan profesional sehingga bukan hanya sekedar permainan dan olah raga tetapi juga bisnis dan hiburan yang menguntungkan.
Seperti yang kita ketahui dari media baik cetak maupun elektronik di negara-negara yang sudah mengelola sepakbola dengan baik, banyak dari klub dan pemain di negara tersebut bergelimangan harta dan hidup mewah, contohnya klub Real Madrid,Barcelona, MU dan klub besar lainnya mereka merupakan klub yang sangat kaya dan pemain sepak bola diklub besar tersebut tidak luput pula menikmati harta dan hidup dengan mewah contohnya saja Cristiano Ronaldo,David Becham,dan Lionel Messi mereka merupakan pemain dengan gaji yang sangat fantastis bernilai milyaran rupiah per-minggunya. Pada sisi lain, stasiun televisi bersaing ketat demi mendapatkan hak siar atas suatu pertandingan sepak bola, mereka rela menginvestasikan puluhan bahkan ratusan milyar hanya untuk mendapat hak tersebut. Belum termasuk harga tiket perandingan yang bisa mencapai 30 juta/orang. Realitas sosial yang tersebut diatas menunjukan bahwa sepak bola memang menjadi sebuah industri dan bisnis yang menggiurkan.
Kompetisi-kompetisi yang ada menjadikan pemain untuk selalu mengoptimalkan kemampuan dan prestasi karena dengan kemampuan dari pemain dan prestasi yang dimiliki yang akan menjadi tolak ukur suatu pemain akan dapat bertanding atau tidak dalam pertandingan yang telah dijadwalkan dalam kompetisi. Maka dapat dilihat jika para pemain sangat berupaya untuk selalu meningkatkan potensinya karena mereka memandang bahwasanya bermain sepak bola bukanlah hanya sekedar hobi saja melainkan sebagai sebuah profesi yang menguntungkan dan dapat menjamin kelansungan hidup mereka.
Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak klub sepak bola, sehingga PSSI( Persatuan sepakbola seluruh indonesia) mengembangkan konsep liga profesional seperti yang ada di negara-negara eropa yang kebanyakan telah menerapkan hal tersebut. PSSI sebagai suatu wadah yang khusus menangani olahraga khususnya sepakbola berusaha untuk mengembangkan industri sepak bola diindonesia. Dimulai dengan diakanaya kompetisi antar klub sepak bola tingkat nasional yang kita kenal sebagai Liga Super Indonesia(ISL), selain itu masih terdapat beberapa kompetisi lainya seperti LPI(liga premier indonesia),Divisi Utama dan kompetisi lainya yang berada dibawahnya. Akan tetapi yang dikatakan sebagai kompetisi sepak bola yang profesional hanya ISL dan Divisi Utama
Perkembangan sepak bola dalam negeri sudah menjadi sebuah industri baru yang banyak diminati serta dapat dikatakan sebagai ladang usaha baru yang mengiurkan. Seperti yang kita tahu dalam dunia usaha dikenal adanya pengusaha dan buruh sedangakan dalam industri sepak bola dikenl juga adanya manajemen klub dengan pemain dalam suatu hubungan kerja. Manajemem klub disini diibaratkan sebagai suatau badan hukum yang menajalankan usaha dan memepekerjanakan pemain dan membayar upah untuk pemain. Sedangkan pemain disebut sebagai buruh karena melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yaitu dengan bermain sepak bola dan memiliki hak untuk menerima upah sebagai suatu akibat adanya hubungan kerja.
Penelitian dilakukan di Persibangga(Persatuan Sepak Bola Purbalingga),Persibangga adalah sebuah klub sepak bola Indonesia yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Klub persibangga yang bermarkaskan di stadion Guntur Darjono ini memiliki supporter setia bernama KOBRA. Persibangga saat penulisan hukum ini sedang berada dalam kompetisi Divisi Utama indonesia musim kompetisi 2013-2014 dan termasuk sebagai klub sepak bola profesional.Dasar hubungan kerja antara pemain dan klub PERSIBANGGA PURBALINGGA, pemain dan manajemen mengadakan sebuah perjanjian kerja yang mengikat antara kedua belah pihak tersebut. Hal ini dibuat dengan tujuan untuk mencapai suatu kepastian hukum bagi masing-masing pihak yang mana perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban pemain dan manajemem klub. Bentuk perjanian kerja tersebut adalah perjanjian kerta waktu tertentu. Perjanjian ini membatasi waktu pemain adalah 1 musim atau bisa dikatakan 1 tahun, setelah jangka waktu 1 tahun berakhir maka pemain menjadi bebas transfer artinya ia dapat memperpanjang kontrak atau tidak.
Permasalahan yang timbul adalah ketika adanya pemain yang mengalami cidera dan pemain yang tidak dibayarkan atau ditunggak pembayaranya oleh manajemen klub. Hal ini merupakan masalah yang penting karena tidak setiap saat pemain dalam kondisi yang baik bisa saja pemain mengalami cidera yang tidak dapat dihindari lagi. Selain itu, penungakan pembayaran yang dilakukan manajement biasnya menjadi persoalan yang sering dibicarakan karena kita ketahui bahwa pembayaran gaji untuk pemain merupakan suatu unsur penting dan merupakan kewajiban dari pihak manajemen selaku majikan/pengusaha. Meskipun telah dibuat suatu perjanjian kerja antara klub sepakbola dangan pemain sepak bola, tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali penyimpangan dalam dunia persepakbolaan seperti yang telah dicontohkan diatas, terkadang jaminan kepastian hukum pemain sepak bola masih kurang menguntungkan bagi pemain sepak bola, misalnya salah satu pihak melakukan wanprestasi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang dilakukan oleh klub sepak bola dangan seenaknya atau secara sepihak, biaya ganti rugi bagi pemain sepak bola yang mengalami cedera sangat tidak manusiawi, atau nilai kontrak yang diterima oleh pemain sepak bola tidak sesuai dangan yang telah diperjanjikan sebelumnya dan lain-iain. Seharusnya penyelesaian permasalahan tersebut harus berdasarkan perjanjian kerja yang telah dibuat dan juga seharusnya isi dari perjanjian kerja mengakomodasikan kepentingan kedua belah pihak, jangan hanya menguntungkan pihak ktub sepak bola saja.
Munculnya masalah tersebut melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dan pengkajian mengenai perjanjian kerja pemain sepak bla dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN DALAM PERJANJIAN ANTARA PEMAIN SEPAKBOLA DENGAN KLUB PERSIBANGGA PURBALINGGA”. Kendala yang terjadi dalam perjanjian kerja adalah ketika pemain mengalami cidera dan bagaimana jika klub tidak bisa membayar gaji pemainnya. Sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak.
III. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagiamana pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain dengan klub sepak bola PERSIBANGGA PURBALINGGA
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemain dalam perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub PERSIBANGGA PURBALINGGA yang cidera dan tertunggak gajinya.
IV. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang diadakan adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain dengan klub sepak bola PERSIBANGGA PURBALINGGA.
b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadaap pemain dalam perjanjian kerta antara pemain sepakbola dengan klub sepakbola PERSIBANGGA PURBALINGGA yang cidera dan tertunggak gajinya.
2. Tujuan Subyektif
a. Memperoleh data yang akurat tenteang obek yang diteliti sebagai bahan guna menyusun penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di fakultas hukum Universitas Gadjah Mada.
b. Untuk memberikan masukan kepada dunia persepakbolaan nasional yang nantinya dapat menciptakan profesionalisme dalam mencapai prestasi maksimal seperti yang diharapkan.
V. Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada terdapat beberapa penelitian hukum yang memiliki keterkaitan atau kesamaan topik dengan penelitian dan penulisan hukum yang dilakukan penulis, namun terdapat beberapa substansi yang berbeda dan apabila terdapat kesamaan amaka hal tersebut bukanlah atas kesengajaan penulis. Penelitaian dan penulisan hukum yang dilakukan penulis ini, dimaksudkan untuk menyempurnakan penelitian yang ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian dan penulisan hukum yang memiliki keterkaitan atau kesamaan topik dengan penelitian dan penulisan hukum yang dilakukan penulis diantaranya yaitu :
1. Petrus Paulus Rentanubun,2012 “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN PERSIBA BANTUL” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Penelitian ini memuat permasalahan; 1.bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemaun dalam perjanjian kerja natara pemain sepakbola dengan klub Persiba Bantul? 2. Bagaimana mekanisme penyelesaian maslah kontrak yang dilakukan oleh pemain? Penulisan hukum ini lebih menekankan pada permasalahan perlindungan terhadap pemain atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh manajemen klub kepada pemain.
2. Devy Purnama Sari, Hukum Perdata murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2013, IMPLEMENTASI PASAL 1234 Juncto 1338 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PEMENUHAN HAK PEMAIN SEPAK BOLA DALAM KONTRAK KERJA ANTARA PEMAIN DENGAN KLUB (Studi di Klub Persema Malang) . Penelitian ini memuat permaslaahan : 1. Bagaimana implementasi pasal 1234 juncto 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak pemain sepak bola dalam perjanjian yang dilakukan dengan klub Persema ? 2. Apa hambatan yang dihadapi klub Persema dalam pelaksanaan pemenuhan hak pemain sepak bola dalam kontrak antara pemain dengan klub dan bagaimana upaya klub Persema, dan pemain agar hak pemain dapat terpenuhi?Penulisan hukum ini lebih menekankan pada permasalahan pemenuhan hak pemain atas dalam perjanjian kerja berdasar implementasi pasal 1234 jo 1338 KUHperdata.
Secara praktis, penulisan hukum yang ditulis oleh penulis memiliki permasalahan yang berbeda. Penulis menitikberatkan pada pelaksanaan perjanjian kerja pemaindan klub Persibangga Purbalingga serta bentuk dan upaya penyelesaian yang dilakukan sehubungan dengan perlindungan pelaksanaan perjanjian kerja jika pemain mengalami cidera dan gaji tidak dibayarkan.
Penulis mengambil dan mengumpulkan sendiri data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini, dengan demikian penulisan hukum ini dilakukan dengan iktikad baik, dan tidak ada maksud penulis untuk melakukan Plagiatisme. Namun jika terdapat penelitian serupa,maka diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dari penelitiaan yang telah ada sebelumnya sehingga dapat memperkaya hasanah pengetahuan dan penulisan hukum.
VI. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan harapan dapat memeberikan manfaat sebagai berikut :
1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Penulisan hukum mengenai pelaksanan perjanjian kerja pemain sepak bola ini diharapakan dapat menambah dan memperkaya khasanah pengetahuan dalam hukum perdata khususnya hukum perburuhan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai implementasi perjanjian kerja khususnya perjanjian kerja pemain sepak bola.
2. Bagi Pembangunan Sepak Bola Nasional
Sebagai gambaran realita ayang terjadi di persepakbolaan indonesia, diharapkan pemerintah dalam hal ini PSSI dapat memeperhatikan perlindungan terhadap Pemain agar lebih terpenuhinya hak-hak para pemain sehingga dapat memajukan persepakbolaan indonesia yang profesional
3. Bagi Masyarakat
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, agar tidak hanya mengetahui tetapi juga mengerti dan memahami tentang pelaksanaan perjanjian Pemain sepakbola.
VII. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian dan Tempat Pengaturan Perjanjian
Istilah perjanjian adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu overeenkomst yang oleh sebagian ahli hukum diartikan sebagai “perjanjian”. Overeenkomst berasal dari kata kerja Overeenkomen yang berarti “setuju” atau “sepakat”. Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian pada pasal 1313 yaitu “ Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
2. Asas- asas hukum dalam perjanjian
Didalam Buku III KUHPerdata terdapat banyak asas hukum tetapi yang berkaitan erat dengan perjanjian ada 5 (lima) asas yaitu, sebagai berikut :
a. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme diatur dalam pasal 1320 dan 1338 ayat (1) KUHPerdata.
b. Asas kebebasan berkontrak
Asas ini dimuat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengatakan bahwa,” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
c. Asas pacta sun servanda
Asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian atau kekuatan mengikatnya perjanjian bagi para pihak dalam perjanjian.
d. Asas personalitas
Asas personalitas diartikan sebagai asas kepribadian yang berarti bahwa tidak ada seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri.
e. Asas itikad baik
Diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan, “ Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
3. Unsur –unsur Perjanjian
Menurut Sudikno Mertokusumo unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah :
a. Unsur Essentialia
Unsur ini aadalah mutlak harus ada agar suatu perjanjian menjadi sah dan merupakan syarat sahnya pernajian.
b. Unsur Naturalia
Unsur yang lazimnya melekat pada suatau perjanjian.
c. Unsur Accidentalia
Unsur yang harus dimuat atau disebutkan secara tegas dalam perjanjian.
4. Syarat sahnya perjanjian
Syarat sahnya perjanjian diatur menurut poasal 1320 KUHPerdata. Didalam pasal tersebut disebutkan syarat sahnya perjanjian adalah :
a. Adanya persetujuan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian);
b. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian ;
c. Adanya suatu hal tertentu, dan;
d. Adanya sebab yang halal.
Syarat yang pertama dan yang kedua merupakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebet mengatur tentang subjek aatau orang yang mengadakan perjanjian, sedaangnkan syarat yang ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena mengatur tentang perjanjiannya ataupun objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.
5. Bentuk dan isi perjanjian
Perjanjian dibedakan menjadi berbagai jenis, yaitu :
a. Berdasarkan bentuknya, terdiri dari :
1) Perjanjian lisan
Adalah suatu perjanjia yang dibuat oleh para poihak dalam wujud lisan atau hanya kesepakatan para pihak saja
2) Perjanjian tertulis
Adalah perjanjian yang dibuat para pihak dalam bentuk tulisan,sering disebut juga sebgai akta. Akta dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
a) Akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umu yang berwenang untuk itu dan diwilauah dimana akta tersebut dibuat. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah Notaris,PPAT,camat,dan lain – lain
b) Akta diabawah tangan, yaitu akta yang dibuat oleh para pihak sehingga isinya ditentukan sendiri oleh para pihak. Perjanjian semacam ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjaian saja tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Perbedaan akta otentik dan akta dibawah tangan adalah dalam hal berlakunya akta tersebut sebgai alat bukti. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna sedangkan akta dibawah tangan merupakan alat bukti yangsah dan tidak sempurna, karena keberadaaanya bisa saja disangkal oleh salah satu pihak, atau memerlukan alat bukti lain untuk mendukung akta dibawah tangan.
6. Wanprestasi dan akibat-akibatnya
Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan,tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;dan,
d. Melakuakan sesuatu yang menurut perjanjian tidakboleh dilakuakanya.
7. Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjian dapat terjadi dengan cara atau adanya persetujuan para pihak, tetapi juga dengan cara-cara sebagai berikut :
a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalkan perjanjaian dengan berlakunya waktu tertentu.
b. Ditentukan oleh undang –undanga dengan suatu batas waktu bagi berlakunya perjanjian
c. Undang-undang menentukan hapusnya perjanjian karena terjadi peristiwa tertentu, misalnya dalam perjanjian pemberi kuasa,prjanjian kerja
d. Peryataan salah satu paihak atau keduabelah pihak dalam perjanjian untuk amenghentikan perjanjian, misalnya perjanjian sewa-menyewa
e. Putusan hakim dalam persidangan
f. Persetujuan para pihak, para pihak setuju perjanjiantelah berakhir, tujuan perjanjian dianggap telah tercapai.
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA
1. Pengertian dan Tempat pengaturan Perjanjian kerja
Menurut KUHPerdata mengartikan perjanjian kerja sebagai perjanjian perburuhan, yakni dalam pasal 1601 menyatakan perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Perjanjian kerja tersebut diatur dalam pasal 1601 KUHPerdata sampai pasal 1603 KUHPerdata.
Menurut pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian antar pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja,hak dan kewajiban para pihak.
2. Unsur perjanjian kerja
a. Adanya Pekerjaan
Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjajikan sebgai obyek perjanjian. Secara umum, “pekerjaan adalah segala perbuatan yang harus dilakukan perkerja/atau buruh untuk kepentingan pengusaha sesuai dengan isi perjanjian kerja.” Sifat pekerjaan tersebut sangat pribadi karena bersangkutan dengan keterapmilan/keahliannya , sehingga menurut hukum ketika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum
b. Adanya upah
Upah harus ada dalam setiap perjanjian kerja. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja tau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatau perjanjian kerja, kesepakatan ataupun peraturan perundang - undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.Selain itu, pada prinsipnya pembayaran upah harus diberikan dalam bentuk uang namun dalam prakteknya berdasar peraturan perundang - undangan, tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang,tetapi juga harus dibatasi.
c. Adanya perintah
Perintah adalah unsur yang paling khas dalam hubungan kerja, yakni pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja / buruh berada dibawah perintah pengusaha. Unsur perintah ini dapt juga tercantum dalam peraturan tata tertib perusahaan yang harus dipatuh oleh pekerja/buruh. Dengan adanya unsur perintah maka kedudukan dari keduabelah pihak menjadi tidak sama, karena kedudukan salah satu pihak berada diatas(pihal pemberi perintah) dan satu pihak berada dibawah (pihak yang diperintah). Kedudukan yang tidak sama (hubungan sub-ordinasi) tersebut merupakan ciri khas dari perjanjian kerja itu sendiri, jika kedudukan sama maka itu bukanlah perjanjian kerja.
3. Syarat sah perjanjian kerja
Menurut pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perjanjian kerja dibuat berdasarkan :
a. Kesepakatan keduabelah pihak;
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Kesepakatan keduabelah pihak dan Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum merupakan syarat subjektif. Sedangakan Adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku adalah syarat objektif. Apabila syarat subjektif dilanggar maka perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan sedangkan apabila syarat objektif yang dilanggar maka perjanjian kerja otomatis dinyatakan batal demi hukum.
4. Bentuk dan isi perjanjian Kerja
Didalam pasal 51 ayat 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN nomor 13 tahun 2003 menyatakan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara tertuli ataupun lisan
a. Bentuk perjanjian kerja secara tertulis
Berdasarkan pasal 54 ayat menyatakan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :
1) Nama,alamat,perusahaan, dan jenis usahanya;
2) Nama, jenis kelamin,umur dan alamat pekerja/buruh;
3) Jabatan atau jenis pekerjaan;
4) Tempat pekerjaan;
5) Besarnya upah dan cara pembayaran;
6) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/buruh
7) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian
8) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan
9) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja
b. Bentuk perjanjian kerja secara lisan
Berdasrkan pasal 63 ayat 1 dan 2 d, yakni didalam perjanjian kerja yang dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang berasangkutan. Surat pengangkatan tersebut berisi sekurang-kurangnya memuat mengenai :
1) Nama dan alamat pekerja/buruh;
2) Tanggal mulai bekerja;
3) Jenis pekerjaan, dan
4) Besarnya upah.
Pernjanjian kerja menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak sebagaimana terjadi pada perjanjian pada umumnya, kewajiban pengusaha atau pemberi kerja dalam perjanjian kerja antara lain :
1) Memberikan pekerjaan(perintah kerja)
2) Membayar upah
3) Memberikan surat keterangan baik
Adapun kewajiban bagi pekerja/buruh dalam perjanjian kerja adalah sebagai berikut :
1) Melakukan suatu pekerjaan
2) Menaati peraturan perusahaan
3) Memabayar ganti kerugian dan denda
4) Bertindak sebagai pekerja/buruh yang baik
Sebuah hubungan hukum jika ada kewajiban tentunya akan dibarengi hak, sehingga jika ada kewajiban yang dibebankan kepada salah satu pihak maka pihak lain akan menerima kewajiban tersebut sebgai hak pihak lainya dan sebaliknya. Artinya apa yang menjadi hak dari pekerja/buruh meruopakan kewajiban dari pengusaha,begitupula sebaliknya jika ada kewajiban dari pekerja/buruh maka akan menjadi hak bagi pengusaha.
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1) Hak pengusaha / majikan/ pemberi kerja
a. pengusaha berhak atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh;
b. pengusaha berhak untuk membuat peraturan untuk ditaati pekerja;
c. pengusaha berhak untuk mendapat ganti kerugian atas perbuatan dari pekerja yang melakukan kesalahan atau kelalaan didalam melakukan pekerjaan;
d. pengusaha berhak atas kinerja yang baik dari pekerja/buruh.
2) Hak pekerja/buruh
a. Pekerja/buruh berhak atas suatu pekerjaan;
b. Pekerja/buruh berhak menerima upah terhadap apa yang telah dikerjakan
c. Pekerja/buruh berhak mendapatkan waktu istirahat dan cuti
d. Pekerja/buruh berhak atas perlindungan dan pengaturan tempat kerja;
e. Pekerja/ buruh berhak mendapat surat keterangan dari pengusaha;
f. Pekerja/buruh berhak mendapatkan perlakuan baik dari majikan/pengusaha.
5. Macam-macam perjanjian kerja
Perjanjian kerja menurut pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdiri atas :
a. Perjanjian kerja waktu tertentu(PKWT)
Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam mengadakan hubungan kerja dibatasi waktu tertentu d yang telah disepakai. Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat berdasarkan jangka waktu ataupun berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. PPKWT diatur dalam pasal 50 s/d pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan lebih spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.
Menurut pasal 1 angka 1 dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/2004, “ perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalama waktu tertentu atau untuk pekerjan tertentu”.
Berdasrkan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perjanjian kerja hanyawaktu tertentu hanya dapat dibuatuntuk pekerjaan yang jenis dan sifat kegiatannya akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, yaitu :
1) Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;
2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga ) tahun;
3) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Ketentuan lainya adalah jangka waktu untuk perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dilakukan atas jangka waktu paling lama 2 ( dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1( satu) tahun.
b. Perjanjian kerja Waktu tidak tertentu (PKWTT)
Perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat disimpulkan dari isi pasal 1602 huruf g KUHPerdata yang berbunyi, “ jika suatu hubungan kerja tidak ditetapkan berdasarkan perjanjian atau peraturan perundang-undangan atau hal ini tidak menurut kelaziman, maka dianggap dibuat untuk waktu tidak tertentu.” . Perjanjian ini dapat mensyaratkan adanya masa percobaan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan hal ini sesuai pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat terjadi karena :
1) Perjajuan waktu tertentu tidak dibuat dalam bahasa indonesia dan huruf latin;
2) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifa atau kegiatan pekerjaanya akan selesai dalam waktu tertentu;
3) Perjanjian kerja waktu tertentu diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetao;
4) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu diadakan untuk lebih dari 2 (dua) tahun dan diperpanjang lebih dari satu kali untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
5) Pengusaha yang bermaksud memeprpanjang perjanjian kerja waktu tertentu, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja untuk waktu tersebut berakhir tidak memberikan maksud secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;
6) Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu diadakan tidak melebihi masa tenttang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini diadakan lebih dari ( satu) kali dan lebih dari (dua) tahun.
6. Berakhirnya perjanjian kerja
Berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila :
a. Pekerja meninggal dunia;
b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c. Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan huku tetap, atau
d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peratutan perundang - undangan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
Perjanjian kerja tidaklah berakhir dengan meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan,pewarisaan,atau hibah. Jika terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja menjadi taanggung jawab pengusaha baru kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja. Dalam hal pengusaha meninggal dunia maka ahli wari pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah diadakan perundingan antara kedua belah piahak, namun halnya ketika pekerja/buruh meninggal dunia maka ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku atau perjanjian bersama.
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA
1. Pengertian Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilindungi hukum atau hak agar dalam pelaksanaan untuk memenuhinya tidak merugikan orang lain melalui kaidah hukum
Philipus M.Hadjon menyebutkan dua macam perlindungan hukum bagi masyarakat, yaitu :
a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa terhadap rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif.
b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan huku yang bertujuan menyelesaikan sengketa.
2. Perlindungan hukum bagi pekerja
Perlindungan hukum pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia,perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja.
Perlindungan hukum bagi pekerja mencakup :
a. Norma keselamatan kerja, yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat,alat kerja, bahan daan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara melakukan pekerjaan;
b. Norma kesehatan kerja, meliputi, pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja dilakukan dengan cara pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit,mengatur persediaan tempat,cara-cara dan syarat kerja yang memenuhi kesehatan perusahaan dan keshatan bagi pekerja untuk mencegah penyakit, baik akibat pekerjaan atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja. Terhadap tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan dan/atau menderita penyakit akibat pekerjaan,berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan/atau penyakit akibat pekerjaan,ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.
c. Norma kerja, yang meliputi : perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja,sistem pengupahan,istirahat,cuti,pekerja wanita, anak, kesusilaan, ibadah menurut agama dan keyakinan masing masing yang diakui pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatn dan pemeliharaaan kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.
Menurut imam soepomo, perlindungan hukum terhadap pekerja memiliki 3 tujuan yaitu :
a. Perlindungan ekonomis
b. Perlindungan sosial
c. Perlindungan teknis
Macam-macam perlindungan hukum bagi pekerja tersebtu diatas diklasifikasikan lagi berdasarkan objek-objek perlindungan hukum yang diberikan bagi pekerja yang tertuang kedalam pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya sebagai berikut :
a. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja
1) Pasal 5 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan;
2) Pasal 6 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha;
3) Pasal 11 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , setiap tenga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengenmbangkan kompetensi kerja sesuai bakat,minat dan kemampuanya melalui pelatihan kerja;
4) Pasal 12 ayat 3 (tiga) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ,setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja ;
Pasal 86 ayat 1 (satu) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
1) Keselamtan dan kesehatan kerja;
2) Moral dan kesusilaan; dan,
3) Pengakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
c. Perlindungan tentang upah, jaminan sosial tenaga kerja dan kesejahteraan;
1) Pasal 88 ayat 1 (satu) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
2) Pasal 99 ayat 1 (satu) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenga kerja;
3) Pasal 101 ayat 1 (satu) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh,dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perushaan;
d. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan kerja
1) Pasal 61 ayat 5 (lima) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , dalam hal pekerja tau buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-hak sesui dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak –hak yang telah diatu dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
2) Pasal 156 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja,pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan mas kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
VIII. Metode Penelitian
A. Sifat penelitian
Pendekatan pada penelitian ini bersifat normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memeperoleh data dari sumber hukum primer. (soemitro, 1983;24). Jadi, penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian pelaksanaan atau implementasi dari hukum positif dan kontrak secara faktual pada peristiwa hukum tertentu, pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum secara inconcreto itu sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan atau kontrak.Penelitian pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan ini, maka perlu didukung dengan adanya penelitian lapangan.
B. Jenis penelitian
Guna memperoleh data untuk adapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian sebagai berikut :
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan permaslahan yang diteliti. Data yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan data sekunder,yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari subyek penelitian. Data sekunder didapat dengan cara mengumpulkan, mempelajari, serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur dan makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian. Adapun bahan yang digunakan oleh penulis berkaitan dengan penelitian kepustakaan dapat dikelompokan sebagai berikut :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan segala bahan hukum atau ketentuan yang mengikat dengan permasalahan yang akan diteliti . Bahan hukum primer terdiri dari:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentiau Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
6) Peraturan PSSI tentang standarisasi perjanjian kerja pemain sepak bola liga indonesia tahun 2007
7) Peraturan PSSI nomor: 01/PO-PSSI/VIII/2009 tentang pemain, status, alih status dan peralihan
8) Pedoman Dasar PT.Persibangga Purbalingga
9) Surat perjanjian kerja pemain Persibangga Purbalingga
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer . Bahan hukum sekunder terdiri dari :
1) Buku- buku yang membahas tentang perjanjian kerja
2) Buku-buku yang membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja
3) Artikel yang relevan dengan permaslahan persepakbolaan
4) Makalah dan bahan-bahan lain dari media internet terkait dengan permasalahan yang diteliti.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan tertulis lain yang relevan berupa kamus-kamus ensiklopedia.
2. Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer. Penelitian lapangan adalah penelitian di lokasi penelitian. Sehingga penulis secara langsung dapat memperoleh bahan-bahan atau informasi yang berkaitan dengan topik yang diteliti, yaitu segala sesuatu yang berkaitan tentang pelaksanaan perjanjian kerja pemain antarapemain sepak bola dengan klubnya, dengan cara wawancara (interview) dengan pihak –pihak yang bersangkutan.
a. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah di Stadion Goentoer Darjono yang mana sebagai sekerteriat Persibangga Purbalingga.
b. Teknik Pengambilan Sampel
Cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara non random sampling, yaitu tidak semua individu dalam populasi memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Jenis non random sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dipandang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti yang memungkinkan diperolehnya data. peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel. Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi . Kriteria yang dimaksud yaitu pemain yang melakukan perjanjian pemain yang pernah mengalami wanpresatsi selama bermain di Persibangga
c. Subyek Penelitian
Subyek penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga, yang sifat-keadaanya akan diteliti. Subyek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung obyek penelitian, meluputi :
1. Responden
Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden peneliti adalah Pemain Persibangga dan subyek hukum yang lain yang mana itu dianggap relevan dengan permasalahan yang akan akan diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari :
a. Manajemen klub Persibangga sebagai pihak Pemberi kerja, terdiri dari :
ii. Direktur Utama PT.Persibangga
iii. Manajement Persibangga
a. Pemain Persibangga yang melakukan perjanjian kerja yang melakukan wanprestasi.
2. Narasumber
Narasumber adalah subyek yang berkompeten sesuai dengan bidang kerjanya, memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam melakukan wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti.
3. Cara Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan, alat yang dipergunakan adalah wawancara atau interview. Wawancara adalah sarana pengumpul data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden kemudian diadakan pencatatan hasil tanya jawab dalam wawancara.
4. Alat Pengumpul Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan, alat yang digunakan adalah dengan pedoman wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan narasumber secara lisan untuk memudahkan penelitian yang dilakukan.
5. Analisis Hasil Penelitian
Penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu mengelompokan data yang diperoleh dari penelitian kemudian diseleksi menurut kualitas dan kebenaranya. Cara penyajianya adalah secara deskriptif yaitu menggunakan data yang ada sesuai dengan keadaan sebenarnya.
6. Sistematika Penulisan
Penulisan hukum ini memiliki sistematika sebagai berikut :
Halaman Judul
Halaman Pengesahan
Halaman Pernyataan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Keaslian Penelitian
1.5 Manfaat Penelitian
BAB II Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
i. Pengertian Perjanjian dan Tempat Pengaturan Perjanjian
ii. Unsur-unsur Perjanjian
iii. Jenis jenis perjanjian
iv. Asas-Asas Perjanjian
v. Syarat sahnya perjanjian
vi. Bentuk dan Isi Perjanjian
vii. Wanprestasi dan akibatnya
viii. Berakhirnya Perjanjian
2. Tinjauan umum tentang Perjanjian Kerja
i. Pengertian dan Tempat Pengaturan Perjanjian Kerja
ii. Unsur-unsur Perjanjian Kerja
iii. Syarat Sah Perjanjian Kerja
iv. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja
v. Macam-Macam Perjanjian kerja
vi. Berakhirnya Perjanjian Kerja
3. Tinjauan umum Perlindungan Pekerja
i. Pengertian Perlindungan Hukum
ii. Perlindungan Hukum bagi pekerja
BAB III Metode Penelitian
1.1 Sifat Penelitian
1.2 Jenis Penelitian
1.3 Analisis Hasil Penelitian
1.4 Kendala Penelitian
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.1 Perjanjian kerja pemain antara pemain sepakbola dengan klub Persibangga Purbalingga
1.2 Bentuk Wanprestasi dan Perlindungan hukum bagi pemain ketika terjadi wanprestasi
BAB V Kesimpulan dan Saran
Daftar Pustaka
Lampiran
IX. Daftar Pustaka
A. Sumber Buku
Asikin,Zaenal,et all ,1993,Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Djumadi,F.X, 2006, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta
Mertokusumo, Sudikno,1986, Edisi Keempat Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta
Mustofa,Burhan S.H.,2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
R. Setiawan.1994. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bina Cipta. Bandung
Remy Sjahdeini,Sutan, 1991, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjajian Kredit Bank di Indonesia, PT.Intermasa, Jakarta
Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Subekti,1996,Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta. Bandung
Satrio, J, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian,PT Citra Aditya Bakti, Bandung
Soekanto , Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta
Sumitro , Ronny Hanityo, 1985, Metodologi Penelitian hukum, Ghalia Indonesia,Jakarta
B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.23/Men/V/2006 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
C. Penulisan Hukum
Devy Purnama Sari, 2013, IMPLEMENTASI PASAL 1234 Juncto 1338 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PEMENUHAN HAK PEMAIN SEPAK BOLA DALAM KONTRAK KERJA ANTARA PEMAIN DENGAN KLUB (Studi di Klub Persema Malang),Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Petrus Paulus Rentanubun,2012 “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN PERSIBA BANTUL” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
D. Internet
http://hukum.kompasiana.com/2010/08/25/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia-238895.html
http://www.tribunnews.com/superball/2013/10/10/fifpro-tuntut-pssi-segera-selesaikan-masalah-tunggakan-gaji-pemain
Tidak ada komentar:
Posting Komentar