LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III
KELAS A
SOSIALISASI E-COURT
KEPADA MASYARAKAT
DI PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN KELAS II
Oleh:
ABI KUSUMA FRIESTIAWAN AHMAD, S.H.
NIP :
NO. Peserta :
Peserta Latihan Dasar CPNS Gol. III
Angkatan IV
KERJASAMA
PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN MAHKAMAH
AGUNG RI
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2019
KATA PENGANTAR
Puji
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena Kasih dan Karunia-Nya, sehingga
penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Aktualisasi dengan judul “
Sosialisasi E court kepada masyarakat di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas
II”, Laporan Aktualisasi ini tidak akan ada dan selesai tanpa bantuan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu ijinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada
:
1.
Yang Mulia Darminto Hutasoit, S.H., M.H.
selaku Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
2.
Yang Mulia Agung Nugroho, S.H. selaku Ketua
Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II
3.
Yang Mulia Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.
selaku Hakim sekaligus Mentor di
Pengadilan Negeri Kulala Kurun Kelas II yang telah meluangkan waktu
untuk memberi petunjuk dan mendampingi dalam seminar Aktualisasi.
4. Yang
Terhormat Dr. Kondrad Sawang. Drs., M.Pd. sebagai pembimbing (coach) yang telah
berkenan meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan
Laporan Aktualisasi ini.
5.
Yang Terhormat Dr.H.SLAMET WINARYO.,M.Si .Pd.
sebagai penguji yang telah berkenan
meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan saran dan arahan.
6.
Yang Terhormat Para Widyaiswara yang
telah membagikan ilmu selama proses Pelatihan
Dasar.
7.
Yang Terhormat Kepala BPSDM Kalimantan Tengah
beserta Staff dan Panitia Pelatihan Dasar.
8.
Yang Terhormat Kepala Diskominfo SP Kabupaten
Gunung Mas Kalimantan Tengah beserta Staff.
9.
Yang Terhormat Kepala Radio Hamauh beserta
staff,
10.
Yang tercinta kedua orang tua dan istri
penulis yang memberikan doa dan semangat yang luar biasa..
11.
Yang penulis banggakan Seluruh panita
pelaksana Latsar CPNS di BPSDM provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019
12.
Dan teman-teman se-angkatan Golongan II dan
III angkatan IV khususnya di kelas III A
yang saya banggakan
Penulis
menyadari bahwa dalam Laporan aktualisasi ini masih jauh dari kata sempurna,
oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu untuk
memperoleh hasil sesuai dengan yang di harapkan.
Palangka
Raya, November 2019
Penulis
ABI
KUSUMA FRIESTIAWAN AHMAD, S.H.
NIP.
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN.........................................................................
i
LEMBAR PENGESAHAN...........................................................................
ii
KATA PENGANTAR....................................................................................
iii
DAFTAR ISI ................................................................................................. iv
DAFTAR TABEL ........................................................................................ vi
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. vii
BAB I PENDAHULUAN...............................................................................
1
A.
LATAR
BELAKANG........................................................................
1
B.
ISU
DAN PEMECAHAN MASALAH..............................................
4
C.
MAKSUD
DAN TUJUAN AKTUALISASI.....................................
7
D.
RUANG
LINGKUP............................................................................
8
BAB II GAMBARAN UMUM........................................................................
8
A.
PROFIL
PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN KELAS II . 9
B.
VISI
DAN MISI PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN
KELAS
II ............................................................................................ 9
C.
NILAI
PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN KELAS II ...... 11
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI......................................................
16
A.
LANDASAN
TEORI ........................................................................ 16
B.
RENCANA
AKTUALISASI ............................................................ 19
C.
RANCANGAN
AKTUALISASI ...................................................... 19
D.
JADWAL
AKTULISASI ................................................................... 33
BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI.................................................
34
A.
PROSES
PELAKSANAAN AKTUALISASI ............................... 34
B.
CAPAIAN
HASIL AKTUALISASI ................................................. 45
C.
ANALISIS
DAMPAK ....................................................................... 50
BAB V PENUTUP ....................................................................................... 57
A.
KESIMPULAN ................................................................................. 57
B.
SARAN .............................................................................................. 58
C.
RENCANA
TINDAK LANJUT ...................................................... 59
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................
60
LAMPIRAN
DAFTAR LAMPIRAN
|
|
Hal.
|
Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri
Kuala Kurun Kelas II........... 1
Surat Permohonan Bantuan dan Kerjasama
Sosialisasi.................. 2
Jawaban Surat Permohonan Bantuan
Sosialisasi.............................
3
Konsep Sosialisasi.....................................................................................
4
Brosur e-Court.............................................................................................
5
Undangan,Daftar Hadir,Notulen Rapat
Koordinasi Tim Sosialisasi.6
Undangan ,Daftar Hadir , Notulen Rapat Evaluasi
Sosialisasi........ 7
Foto Kegiatan...............................................................................................
8
Lembar Kontrol Aktualisasi Mentor........................................................
9
Lembar Bimbingan Aktualisasi`...............................................................
10
DAFTAR TABEL
|
|
Hal.
|
TABEL 1.1 Matrik Pemecahan Masalah
dengan Metode USG ........ 6
TABEL 3.1 Rencana Kegiatan Aktualisasi............................................
21
TABEL 3.2 Jadwal Aktualisasi.................................................................
33
TABEL 4.1 Pembahasan
Aktualisasi kegiatan 1 ............................... 34
TABEL 4.2 Pembahasan
Aktualisasi kegiatan 2................................
37
TABEL 4.3 Pembahasan
Aktualisasi kegiatan 3................................
38
TABEL 4.4 Pembahasan
Aktualisasi kegiatan 4................................
41
TABEL 4.5 Pembahasan
Aktualisasi kegiatan 5................................
43
TABEL 4.6 Presentase Pelaksanaan
Aktualisasi................................
47
TABEL 4.7
Presentase Aktualisasi.........................................................
48
TABEL 4.8 Analisis Dampak.....................................................................
50
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Undang –Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) merupakan salah satu bentuk Reformasi dalam Sistem Birokrasi
Pemerintahan Indonesia. Reformasi dalam Sistem Pegawai Negeri Sipil yang
dulunya stigma seperti raja yang
dilayani berganti menjadi pelayan Publik kepada masyarakat. Didalam
undang-undang tersebut terdapat dan peran dari ASN untuk reformasi birokrasi.
Fungsi pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan, kedua sebagai pelayan public
dan ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari ketiga fungsi utama ASN
tersebut dapat disimpulkan sebagai pelopor pembangunan nasional di
Indonesia. Peran ASN dapat kita lihat
dari awal berupa perencanaan kebijakan sampai dengan pelaksanaan kebijakan
dalam berbagai sector pembangunan. Oleh karene itu maka di perlukanb ASN yang
professional yang memiliki nilai-nilai
dasar dan standar yang jelas sehingga dapat melaksanakan tugas dan jabatannya
secara efektif dan efisien. Sehingga perlu adanya bimbingan dan pembinaan
melalui pendidikan dan pelatihan terhadap ASN.
Pedidikan dan pelatihan bagi ASN dibagi dengan berbagai
bagian yang mana disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaan bagi ASN yang
bersangkutan. Salah satu bentuk diklat yaitu pendidikan dan pelatihan dasar
(latsar) CPNS. kompetensi yang dibangun dalam pelatihan dasar calon PNS adalah
kompetensi PNS sebagai pelayan Publik yang professional yang diindikasikan
dengan kemampuan melayani. Sedangkan dalam Undang-Undang ASN pasal 65
menyebutkan bahwa Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan
salah satunya lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) latihan dasar (latsar).[1] Dalam pelaksanaan Latsar para
peserta calon PNS di tugaskan untuk membuat rancangan aktualisasi akan
nilai-nilai yang diajarkan saat latsar .
Rancangan aktualisasi memiliki berbagai kegiatan yang
akan dilaksanakan pada saat habituasi disatuan kerja. Setelah pelaksanaan
habituasi maka dibuat juga laporan untuk bahan evaluasi melalui seminar hasil
akhir aktualisasi. Oleh karena itu diperlukan rencana aktualisasi yang tertuang
dalam rancangan aktualisasi. Rancangan tersebut digunakan sebagai pedoman
sehingga peserta dapat melaksanakan, memonitoring, melaporkan hasil, dan
evaluasi pelaksanaan aktualisasi.
Mahkamah Agung Republik Indonesia saat ini sedang melakukan
pembaruan besar-besaran dalam sistem peradilan. Inovasi dan perbaharuan yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung terkait sistem peradilan dan sumber daya manusia yang berkompeten dan
professional. Sejalan dengan hal tersebut maka Latsar CPNS dan Rancangan
aktualisasi yang akan dibuat merupakan pola gambaran mewujudkan ASN yang
professional dan berintegritas. Berdasarkan Blue print Mahkamah Agung terkait inovasi
dalam system peradilan adalah Elektronik Court. Aplikasi E Court bertujuan
untuk perbaikan dan perubahan system yang lebih mengarah ke public service.
Aplikasi ini sejalan dengan tuntutan jaman dan teknologi yang berkembang pesat
sehingga dapat mewujudkan peradilan yang sederhana cepat dan biaya murah. E
court ini merupakan Program unggulan Mahkamah Agung yang menjadi kewajiban bagi
bagan peradilan dibawahnya untuk mendukung implementasi inovasi ini.
Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II baru menggunakan
aplikasi E-Court sejak bulan Agustus 2019. Sehingga penggunaan E-Court masih
belum optimal. Masyarakat masih mendaftar secara manual dan bahkan belum tahu tentang
system peradilan elektronik atau E-Court. Selain itu dalam penggunaan E-Court masih
belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Berdasarkan uraian
tersebut diatas, penulis tertarik megangkat sebuah gagasan berupa “ Sosialisasi
E-Court Kepada Masyarakat Di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II”. Gagasan
ini diangkat setelah melakukan analisis USG (Urgency, Seriousness, dan Growth).
Perancangan isu ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan
minat masyarakat terhadap layanan E court di Pengadilan Negeri Kuala Kurun
Kelas II.
B.
ISU
DAN PEMECAHAN MASALAH
1.
ISU
ORGANISASI
Berdasarkan pengamatan
penulis ditemukan beberapa isu di Pengadilan Negeri Kuala Kurun kelas II
berupa:
a. Masyarakat belum mengerti sistem E-Court di Pengadilan
Negeri Kuala Kurun Kelas II
b. Belum adanya media informasi dan sosialiasi (pamflet dan
Buku Panduan) sebagai pendukung implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Kuala
Kurun Kelas II
c. Belum adanya sarana pendukung E-Court di Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
2.
PENETAPAN
ISU
Setelah
pengamatan dan penemuan isu , maka penulis menggunakan alat bantu analisis
dengan system USG. Analisis USG adalah alat penyusun urutan prioritas isu yang
harus diselesaikan. Cara penentuan dengan menilai suatu isu dengan nilai USG
adari skor 1 sampai 5 yang menunjukan tingkatan keseriusan, kegentingan
danperkembangan isu. Maka semakin tinggi isu tersebut maja akan dijadikan
prioritad.
Berikut penjelasas dari USG.
a. Urgency atau urgensi yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak
masalah tersebut diselesaikan.
b. Seriousness atau tingkat keseriusan
dari masalah yaitu dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap
produktifitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau
tidak.
c. Growth atau tingkatan perkembangan masalah
yaitu dengan melihat apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa
sehingga sulit untuk dicegah.
Pelaksanaan Rancangan aktualisasi isu oleh penulis
dianalisi mengunakan system analisis USG yang dapat ditampilkan dalam table
sebagai berikut :
Tabel 1.1. Matrik Pemecahan Masalah
dengan Metode USG (Urgency, Seriousness dan Growth)
|
No
|
Isu Aktual
|
Matriks USG
|
Total Skor
|
Keterangan
|
||
|
U
|
S
|
G
|
||||
|
1
|
Masyarakat belum
mengerti sistem E-Court di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
|
5
|
5
|
5
|
15
|
Urgent
(seberapa mendesak )
Seriousness (seberapa berbahaya)
Growth
(pertumbuhan masalah )
Skala :
|
|
2
|
Belum adanya
media informasi dan sosialiasi (pamflet dan Buku Panduan) sebagai pendukung
implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
|
5
|
5
|
4
|
14
|
|
|
3
|
Belum adanya
sarana pendukung E-Court di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan
Negeri Kuala Kurun Kelas II
|
5
|
4
|
4
|
13
|
|
Keterangan :
Berdarkan Skala likert:
1. Sangat tidak penting
2. Tidak penting
3. Sedang
4. Penting
5. Sangat penting
Berdasarkan hasil
analisis dengan menggunakan analisis USG diatas, terdapat 1 Isu Aktual yang
mempunyai nilai total skor tertinggi. Oleh karena itu penulis berinisiatif
mengambil 1 (satu) isu yaitu ”
Masyarakat belum mengerti sistem E-Court di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas
II”. Gagasan pemecahan isu yaitu melakukan sosialisasi E-court di
pengadilan negeri kuala kurun dengan Berkoordinasi terkait Sosialisasi E-Court
di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II; Membuat konsep sosialisasi; Membagi
media informasi; Melaksanakan
sosialisasi terkait E-Court kepada masyarakat melalui Radio dan Membuat
evaluasi pelaksanaan sosialisasi E-court.
Penulis tertarik untuk mengangkat judul ”Sosialisasi E-Court kepada masyarakat di
Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II”
C.
MAKSUD
DAN TUJUAN AKTUALISASI
Adapun yang menjadi maksud dan tujuan yang penulis ingin
capai dalam kegiatan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:
1. Mampu
mengotimalkan informasi dan sosialiasi kepada masyarakat terkait E court di
Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
2. Mampu
menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA sehingga menjadi ASN yang Profesional dan
berkompeten
3. Mampu
menerapkan WOG,Manajemen ASN dan Pelayanan Public di tempat kerja penulis
4. Pemenuhan
tugas pelatihan dasar CPNS
5. Mampu
memberi kontribusi kepada satuan kerja di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas
II
D.
RUANG
LINGKUP
Ruang lingkup pelaksanaan aktualisasi oleh penulis
dalam menerapkan ANEKA dan peran serta fungsi ASN berada di Pengadilan Negeri
Kuala Kurun Kelas II. Dalam waktu 1 (satu) bulan dimulai dari tanggal 7 Oktober
2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019.
BAB II
GAMBARAN UMUM
A.
PROFIL
PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN KELAS II
Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II merupakan sebuah Badan
Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang menjalankan tugas dan fungsi Lembaga
Kehakiman. Pengadilan Negeri Kuala Kurun diresmikan pada tanggal 22 Oktober tahun
2018 oleh Yang Mulia Prof. Dr. M.Hatta Ali bertempat di jalan Raya Bhayangkara
No 2 Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga bisa
dikatakan sebagai pengadilan baru.
Kegiatan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II meliputi
seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di
Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, meliputi:
1. Manajemen
peradilan;
2. Administrasi
perkara;
3. Administrasi
persidangan;
4. Administrasi
umum;
5. Pelayanan
publik;
6. Pengelolaan
Kas;
7. Pengadaan
barang dan jasa;
8. Pengawasan;
9. Penanganan
Pengaduan;
Adapun unit di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah;
1. Pimpinan,
yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
2. Hakim/
Majelis Hakim;
3. Panitera;
4. Sekretaris;
5. Kepaniteraan,
yang terdiri:
a. Kepaniteraan
Perdata
b. Kepaniteraan
Pidana
c. Kepaniteraan
Hukum
6. Panitera
Pengganti
7. Juru
Sita / Juru Sita Pengganti
8. Kesekretariatan,
yang terdiri:
a. Sub
Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
b. Sub
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
c. Sub
Bagian Umum dan Keuangan
B.
VISI
DAN MISI PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN KELAS II
Visi Merupakan cara pandang jauh kedepan untuk
mewujudkan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II. Berikut
visi dari Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II adalah :
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI
KUALA KURUN KELAS II YANG AGUNG”
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau di
laksanakan sesuai visi ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan
terwujud dengan baik. Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
mengemban misi :
1.
Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kuala
Kurun Kelas II
2.
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
kepada pencari keadilan.
3.
Meningkatkan kualitas kepemimpinan di
Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
4.
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di
Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
C.
NILAI-NILAI PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN KELAS II
Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah
nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar
perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya.
Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan
peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:
1. Kemandirian
Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1)
UUD 1945)
a. Kemandirian
Institusional : Badan
Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak
lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
b. Kemandirian
Fungsional :
Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya
(Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan
dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau
ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun
juga.
2. Integritas
dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD
1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi
masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya,
akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian
dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur
peradilan.
3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya
menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab.
Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara
secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang
memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum
aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban
juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.
4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan
pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk
dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu,
hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.
5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya
badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum,
perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan
akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan
dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan
penerapannya di Indonesia.
6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama
terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya
suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait.
Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak
yang berperkara.
7. Perlakuan
yang sama di hadapan hukum (Pasal
28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan,
berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum.
BAB III
RENCANA
AKTUALISASI
A. LANDASAN TEORITIS
Rencana aktualisasi nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan
poin-poin kegiatan yang secara bertahap akan dilaksanakan oleh penulis di tempat kerja. Dalam
setiap kegiatan tersebut penulis
dituntut untuk dapat menjelaskan bahwa kegiatan tersebut
mengandung nilai-nilai dasar profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai-nilai
dasar tersebut antara lain Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen
Mutu, Anti Korupsi, Manajemen ASN, Whole Goverment dan Pelayanan Publik.
Berdasarkan dari nilai-nilai dasar tersebut, maka perlu diketahui
indikator-indikatornya, yaitu sebagai berikut :
1. NILAI-NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA
a. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan tangungjawab individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tangungjawab fungsi dan peran ASN yang
menjadi amanahnya[2]. Akuntabilitas juga
dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban dari pengambilan keputusan atau tindakan yang tepat dan akurat. Dalam
pengambilan keputusan, penempatan kepentingan umum berarti bahwa memastikan
tindakan dan keputusan yang tepat, adil, mematuhi prinsip, akuntabel,
transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien serta
berperilaku sesuai standar.
b.
Nasionalisme
Nasionalisme pemahaman akan rasa cinta terhadap bangsa dan negara yang mendasarkan
pada nilai-nilai pancasila[3]
c.
Etika Publik
Etika publik adalah refleksi atas standar norma yang
menentukan baik/buruk, benar/salah tindakan keputusan, perilaku untuk
mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan
publik[4].
d.
Komitmen Mutu
Komitmen mutu adalah tindakan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, inovasi
dan berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga menghasilkan kualitas kinerja[5].
e.
Anti Korupsi
Anti Korupsi adalah tindakan dan perilaku sadar akan
bahaya korupsi dan berusaha untuk membentengi dan melawan setiap tindakan yang
mengacu maupun yang terkait dengan tindakan korupsi. Nilai-nilai anti korupsi
antara lain : Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja Keras,
Sederhana, Berani, Adil dan
Spiritual[6].
2.
KEDUDUKAN DAN PERAN APARATUR
SIPIL NEGARA
DALAM NEGARA KESATUAN
REPUBLIK
INDONESIA
a.
Whole of Goverment (WoG)
Whole of Goverment (WoG) merupakan pendekatan penyelengaraan pemerintah yang menyatukan
upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sector dalam ruang lingkup
koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan,
manajemen program dan pelayanan public[7].
b.
Manajemen ASN
Manajemen ASN adalah pengelolaan
ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar,
etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi dan nepotisme[8].
c.
Pelayanan Publik
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik[9].
B. RENCANA KEGIATAN
AKTUALISASI
Rencana aktualisasi yang akan dilakukan penulis dalam Implementasi Nilai Aneka Sebagai CPNS di Pengadilan
Negeri Kula Kurun Kelas II Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah selama masa habituasi yaitu :
1. Berkonsultasi tentang Sosialisasi E-Court dengan Mentor
dan unsur Pimpinan di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II;
2. Membuat konsep sosialisasi;
3. Membagi media informasi;
4. Melaksanakan
sosialisasi terkait E-Court kepada masyarakat melalui Radio
5. Membuat evaluasi pelaksanaan sosialisasi E court.
Diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut Masyarakat di wilayah hokum
Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II di Kabupaten Gunung Mas
C. RANCANGAN KEGIATAN
AKTUALISASI
Kegiatan-kegiatan yang termuat dalam rencana aktualisasi tersebut akan
dilaksanakan dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagaimana yang diuraikan dalam
tabel rancangan tahapan berbagai kegiatan berikut ini :
|
Satuan/ Unit Kerja :
|
Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas
II
|
|
Identifikasi Isu :
|
a. Masyarakat belum mengerti sistem E-Court di Pengadilan
Negeri Kuala Kurun Kelas II;
b. Belum adanya media informasi dan sosialiasi sebagai pendukung
implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II dan
sosialiasi;
c. Belum adanya Sarana Pendukung E-Court di Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II;
|
|
isu yang diangkat :
|
” Masyarakat belum mengerti sistem E-Court di
Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II”.
|
|
Gagasan Pemecahan Isu :
|
”Sosialisasi E-Court kepada masyarakat di
Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II”
|
Tabel 3.1. Rancangan Kegiatan Aktualisasi
|
No
|
Kegiatan
|
Tahap Kegiatan
|
Output/ Hasil
|
Keterkaitan Substansi Mata pelatihan
|
Kontribusi Bagi Visi dan Misi Organisasi
|
Penguatan Nilai Organisasi
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
Mengkonsultasikan
tentang sosialisasi E-Court di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II;
|
a. Berdiskusi dengan Mentor dan Ketua Pengadilan Negeri
Kuala Kurun Kelas II terkait sosialisasi E-Court.
|
Surat rekomendasi
atau dokumen persetujuan
|
Akuntabilitas; Transparansi bertanggungjawab
Nasionalitas. Musyawarah mufakat
Etika Publik; hormat sopan
Komitmen Mutu; Efektif
Anti Korupsi; berani, peduli
|
Meningkatkan
kualitas kepemimpinan
|
Akuntabilitas dan reponsibilitas
|
|
b. Mengusulkan
Rencana sosialisasi E-Court.
|
Dokumen rencana
sosialisasi
|
Akuntabilitas; kejelasan target
Nasionalitas. Musyawarah mufakat
Etika Publik; hormat sopan,cermat
Komitmen Mutu; Berorientasi Mutu
Anti Korupsi; mandiri
|
Meningkatkan kredibilitas
dan transparansi
|
Akuntabilitas dan
responsibilitas
|
||
|
c. Menentukan sasaran sosialisasi E-Court.
|
Dokumen rencana
sosialisasi
|
Akuntabilitas; Kejelasan Target
Nasionalitas. Musyawarah mufakat Etika Publik;
hormat sopan
Komitmen Mutu; Efektif dan Efisien serta Berorientasi Mutu
Anti Korupsi; peduli, mandiri
|
Meningkatkan
kredibilitas dan transparansi
|
Akuntabilitas dan
responsibilitas
|
||
|
2
|
Membuat konsep
informasi untuk di sosialisasi;
|
a. Mencari literatur dan dasar hukum mengenai E-Court.
|
Daftar peraturan
dan juknis
|
Akuntabilitas; tanggungjawab
Nasionalitas. Etos kerja Etika Publik;
cermat
Komitmen Mutu; Berorientasi Mutu
Anti Korupsi; tanggungjawab,mandiri
|
Meningkatkan
kredibilitas dan transparansi
|
Akuntabilitas dan
responsibilitas
|
|
b. Mempelajari dan mendalami pengetahuan mengenai E-Court.
|
Daftar peraturan
dan juknis
|
Akuntabilitas; tanggungjawab
Nasionalitas. Etos kerja Etika Publik;
cermat
Komitmen Mutu; Berorientasi Mutu
Anti Korupsi; tanggungjawab,mandiri
|
|
|
||
|
c. Membuat konsep bahan sosialisasi.
|
Konsep
Sosialisasi
|
Akuntabilitas; tanggungjawab
Nasionalitas. Etos kerja Etika Publik;
cermat
Komitmen Mutu; Berorientasi Mutu
Anti Korupsi; tanggungjawab,mandiri
|
|
|
||
|
3
|
Membagi media
informasi;
|
a. Koordinasi dengan tim Sosialisasi dan mentor terkait
alat informasi untuk sosialisasi Ecourt
|
Undangan, Daftar
hadir, Notulen
|
Akuntabilitas; kejelasan target
Nasionalitas. Musyawarah mufakat Etika Publik;
hormat sopan
Komitmen Mutu; Berorientasi Mutu
Anti Korupsi; tanggungjawab,mandiri
|
Meningkatkan
kepemimpinan, Meningkatkan kredibilitas dan transparansi
|
Akuntabilitas dan
responsibilitas
|
|
b. Menyusun dan menentukan lokasi pembagian alat informasi
|
Dokumen rencana
sosialisasi
|
Akuntabilitas; kejelasan target
Nasionalitas. Etos kerja Etika Publik;
cermat
Komitmen Mutu; Berorientasi Mutu
Anti Korupsi; tanggungjawab,mandiri
|
Meningkatkan
kredibilitas dan transparansi
|
Akuntabilitas dan
responsibilitas
|
||
|
c. Membagi alat informasi kepada masyarakat
|
Brosur
|
Akuntabilitas; tanggungjawab
Nasionalitas. Tidak diskriminatif
Etika Publik; sopan
Komitmen Mutu; Berorientasi Mutu
Anti Korupsi; tanggungjawab,mandiri
|
Meningkatkan
kredibilitas dan transparansi
|
Akuntabilitas dan
responsibilitas
|
||
|
4
|
Melaksanakan sosialisasi terkait E-Court kepada
masyarakat lewat radio.
|
a. Koordinasi dengan pihak radio
|
Surat koordinasi
dengan pihak radio
|
Akuntabilitas; partisipatif, transparan
Nasionalitas. Musyawarah mufakat
Etika Publik; hormat sopan
Komitmen Mutu; berupa, Efektif dan Efisien
Anti Korupsi; peduli,mandiri
WOG,
sharing
Pelayanan Publik, kemudahan akses
|
Meningkatkan
kepemimpinan, Meningkatkan kredibilitas dan transparansi
|
Akuntabilitas dan
responsibilitas
|
|
b. Memberikan konsep sosialisasi kepada radio
|
Lampiran surat
koordinasi dan konsep sosialisasi
|
Akuntabilitas; kejelasan target
Nasionalitas. Tidak diskriminatif
Etika Publik; hormat sopan
Komitmen Mutu; Efektif dan Efisien
Anti Korupsi; peduli,mandiri
|
Meningkatkan
kredibilitas dan transparansi
|
Akuntabilitas dan
responsibilitas
|
||
|
c. Melaksanakan sosialisasi
|
Menyiarkan lewat radio lokal
|
Akuntabilitas; partisipatif
Nasionalitas. Musyawarah mufakat Etika Publik;
hormat sopan
Komitmen Mutu; berupa, Efektif dan Efisien serta Berorientasi Mutu
Anti Korupsi; peduli,mandiri
Pelayanan publik, persamaan
|
Meningkatkan
kredibilitas dan transparansi
|
Akuntabilitas dan
responsibilitas
|
||
|
5.
|
Mengevaluasi pelaksanaan
sosialisasi E Court.
|
a. Mengidentifikasi kendala sosialisasi
|
Unadangan, daftar
hadir dan notulen, Laporan kendala yang dihadapi
|
Akuntabilitas;kejelasan target
Nasionalitas. Musyawarah mufakat
Etika Publik; hormat sopan
Komitmen Mutu; berupa, Efektif dan Efisien serta Berorientasi Mutu
Anti Korupsi; berani,mandiri
|
Meningkatkan
kepemimpinan, Meningkatkan kredibilitas dan transparansi
|
Akuntabilitas dan
responsibilitas
|
|
b. Mendiskusikan evaluasi.
|
Dokumen evaluasi yang disampaikan kepada
mentor dan unsur pimpinan
|
Akuntabilitas; kejelasan target
Nasionalitas. Musyawarah mufakat Etika Publik;
hormat sopan
Komitmen Mutu; berupa, Efektif dan Efisien serta Berorientasi Mutu
Anti Korupsi; peduli,mandiri
|
Meningkatkan
kredibilitas dan transparansi
|
Akuntabilitas dan
responsibilitas
|
||
|
c. Membuat hasil evaluasi
|
Dokumen hasil
evaluasi dan rencana tindak lanjut
|
Akuntabilitas; kejelasan target Nasionalitas.
Musyawarah mufakat Etika Publik;
hormat sopan Komitmen Mutu;
berupa, Efektif dan Efisien serta Berorientasi Mutu Anti Korupsi; peduli,
mandiri
|
Meningkatkan
kredibilitas dan transparansi
|
Akuntabilitas dan
responsibilitas
|
D. JADWAL KEGIATAN
Pada tabel di bawah ini
berisi jadwal kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan selama 30 hari off campus.
Tabel 3.2. Jadwal
Kegiatan
|
No.
|
Kegiatan
|
7 Oktober – 11 November 2019
|
|||
|
Minggu
ke
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
||
|
1.
|
Mengkonsultasikan
terkait sosialisasi E-Court di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II;
|
|
|
|
|
|
2.
|
Membuat konsep
untuk di sosialisasi;
|
|
|
|
|
|
3.
|
Membagi media
informasi;
|
|
|
|
|
|
4.
|
Melaksanakan sosialisasi
terkait E-Court kepada masyarakat lewat radio.
|
|
|
|
|
|
5.
|
Mengevaluasi sosialisasi
E-Court dengan kelompok kerja.
|
|
|
|
|
BAB
IV
PELAKSANAAN
DAN HASIL AKTUALISASI
A.
PROSES
PELAKSANAAN AKTUALISASI
Hasil dari kegiatan aktualisasi
nilai-nilai dasar profesi Aparatur Sipil Negara tentang Sosialisasi E-court kepada
masyarakat di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang dilaksanakan dari
tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan 11 November 2019, yaitu :
Tabel 4.1.
Pembahasan Aktualisasi kegiatan 1 di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
|
Kegiatan 1
|
Mengkonsultasikan terkait
sosialisasi E-Court di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II;
|
|
|
Hari/Tanggal
|
Senin, 7 Oktober 2019
|
|
|
OutPut
|
1. Lembar Persetujuan dari Ketua Pengdilan Negeri Kuala
Kurun Kelas II
2. Dokumen Rencana Sosialisasi
|
|
|
Tahapan
Kegiatan
|
Bukti
Kegiatan
|
|
|
Berkonsultasi dan meminta petunjuk
dengan Mentor dan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II terkait
sosialisasi E-Court.
|
Konsultasi
kepada Mentor
Konsultasi terhadap
Ketua Pengadila Negeri Kuala Kurun Kelas II
 |
|
|
Mengusulkan
Rencana sosialisasi E-Court
|
  |
|
|
Menentukan sasaran sosialisasi E-Court.
|
||
|
Nilai-Nilai dasar profesi ASN yang
mendasari kegiatan Aktualisasi tersebut adalah :
Ø Akuntabilitas; Transparansi dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan
kegiatan
Ø Nasionalitas. Musyawarah mufakat menetukan program dan kegiatan
Ø Etika
Publik; hormat sopan dalam
bertanya dan berkonsultasi
Ø Komitmen
Mutu; Efektif dengan
menentukan taget yang lebih rinci
Ø Anti Korupsi; berani terhadap
usulan kepada pimpinan dan peduli terhadap masyarakat dengan kegiatan ini
|
||
Tabel 4.2.
Pembahasan Aktualisasi kegiatan 2 di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
|
Kegiatan 2
|
Membuat konsep
informasi untuk di sosialisasi
|
||
|
Hari/Tanggal
|
Selasa, 8
Oktober 2019
|
||
|
OutPut
|
1. Daftar peraturan dan juknis
2. Konsep sosialisasi
|
||
|
Tahapan
Kegiatan
|
Bukti
Kegiatan
|
||
|
Mencari literatur
dan dasar hukum mengenai E-Court.
|
 |
||
|
Mempelajari dan mendalami
pengetahuan mengenai E-Court.
|
|||
|
Membuat konsep
bahan sosialisasi
|
 |
||
|
Nilai-Nilai
dasar profesi ASN yang mendasari kegiatan Aktualisasi tersebut adalah :
Ø Akuntabilitas; menjalankan kegiatan secara tanggugjawab
Ø Nasionalitas. Bekerja dengan etos kerja tanpa harus ditunggui
Ø Etika
Publik; cermat dalam mencari
dan menentukan pengetahuan e-Court
Ø Komitmen
Mutu; Berorientasi Mutu
menetukan konsep Sosialisasi
Ø Anti Korupsi;
tanggungjawab menyelesaikan tugas ,mandiri tanpa harus mencari bantuan
|
|||
|
Tabel 4.3. Pembahasan Aktualisasi kegiatan 3 di
Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
|
|||
|
Kegiatan 3
|
Membagi media
informasi
|
||
|
Hari/Tanggal
|
Rabu 9 Oktober 2019,Kamis 10 Oktober 2019, ,
Jumat 18 Oktober 2019, Rabu 23 Oktober
2019, dan Kamis 24 Oktober 2019,
|
||
|
OutPut
|
1. Undangan, Daftar hadir, Notulen
2. Dokumen rencana sosialisasi
3. Pembagian Brosure
|
||
|
Tahapan
Kegiatan
|
Bukti
Kegiatan
|
||
|
Koordinasi dengan tim Sosialisasi
dan mentor terkait alat informasi untuk sosialisasi Ecourt
|
 |
||
|
Menyusun dan menentukan lokasi pembagian alat
informasi.
|
 |
||
|
Membagi alat informasi kepada
masyarakat
|
Membagi kepada
masyarakat pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Mas Kelas
II
 
Membagi ke pada
masyarakat di pasar Gunung Mas
  |
||
|
Nilai-Nilai dasar profesi ASN yang
mendasari kegiatan Aktualisasi tersebut adalah :
Ø Akuntabilitas; kejelasan target dalam penentuan penerima brosur
sosialiasi
Ø Nasionalitas. Musyawarah mufakat penentuan lokasi dan penerima brosur
Ø Etika
Publik; hormat sopan dalam
membagi dan berdiskusi terkait tempat dan sasaran brosur sosialisasi
Ø Komitmen
Mutu; Berorientasi Mutu
dalam sasaran dan kinerja sesuai apa yang dikoordinasikan
Ø Anti Korupsi;
tanggungjawab,mandiri dalam pelaksanaan kegiatan
|
|||
Tabel 4.4.
Pembahasan Aktualisasi kegiatan 4 di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
|
Kegiatan 4
|
Melaksanakan sosialisasi terkait E-Court kepada
masyarakat lewat radio.
|
|
|
Hari/Tanggal
|
Kamis 10 Oktober, Kamis 17 Oktober dan Senin,
22 Oktober 2019
|
|
|
OutPut
|
1. Surat koordinasi dengan pihak radio
2. Lampiran surat koordinasi dan konsep sosialisasi
3. Menyiarkan lewat radio lokal
|
|
|
Tahapan
Kegiatan
|
Bukti
Kegiatan
|
|
|
Koordinasi dengan pihak radio dan
Pemnda (Diskominfo SP)
|
Koordinasi
dengan pihak Diskominfo SP dan Radio Hamauh
 |
|
|
Memberikan konsep sosialisasi kepada radio.
|
Pemberian konsep
kepada radio sebelum Siaran
 |
|
|
Melaksanakan sosialisasi
|
Sosialisasi
pertama
Sosialisasi
kedua didampingi Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
 |
|
|
Nilai-Nilai dasar profesi ASN yang
mendasari kegiatan Aktualisasi tersebut adalah :
Ø Akuntabilitas; partisipatif, transparan dalam pelaksanaan kegiatan
dengan mengikutsertakan pemda dan masyarakat secara langsung
Ø Nasionalitas. Musyawarah mufakat kepada pihak pemerintahan dan
pengadilan dalam menentukan waktu dan konsep atau rencana
Ø Etika
Publik; hormat sopan dalam
penggunaan bahasa dan tatakrama dalam sosialisasi
Ø Komitmen
Mutu; Efektif dan Efisien terkait penyampaian sosialisasi lewat radio
Ø Anti Korupsi;
peduli,mandiri, terhadap masyarakat akan pencari keadilan
Ø WOG, sharing
kerjawsama sinergisitasa dengan Pemda Gunung Mas
Ø Pelayanan Publik, kemudahan akses dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat dan
inovasi baru bagi masyarakat pengguna layanan peradilan
|
||
Tabel 4.5.
Pembahasan Aktualisasi kegiatan 5 di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
|
Kegiatan 5
|
Mengevaluasi pelaksanaan
sosialisasi E Court
|
|
|
Hari/Tanggal
|
Kamis , 31 Oktober 2019
|
|
|
OutPut
|
1. Undangan, daftar hadir dan notulen, Laporan kendala yang dihadapi Dokumen
rencana sosialisasi
2. Dokumen evaluasi yang disampaikan kepada mentor dan unsur pimpinan
3. Dokumen hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut
|
|
|
Tahapan
Kegiatan
|
Bukti
Kegiatan
|
|
|
Mengidentifikasi kendala
sosialisasi
|
  |
|
|
Mendiskusikan
evaluasi.
|
||
|
Membuat hasil evaluasi
|
||
|
Nilai-Nilai dasar profesi ASN yang
mendasari kegiatan Aktualisasi tersebut adalah :
Ø Akuntabilitas;kejelasan target dalam tindak lanjut dan evaluasi yang
akan dilaksanakan
Ø Nasionalitas. Musyawarah mufakat menentukan tindaklanjut apa yang
terbaik untuk program kedepan
Ø Etika
Publik; hormat sopan dalam
penyampaian gagasan dan laporan
Ø Komitmen
Mutu; Efektif dan Efisien
serta Berorientasi Mutu dalam pelaksanaan kegiatan dan tujuan sosialisasi
berikutnya
Ø Anti Korupsi; berani,mandiri dalam
penyampaian hasil dan kinerja yang dilakukan
|
||
B.
CAPAIAN
HASIL KEGIATAN AKTUALISASI
Untuk
menentukan capaian hasil pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri
Kuala Kurun Kelas II maka dapat ditempuh dengan langkah sebgai berikut :
1. Menentukan nilai rata-rata setiap kegiatan,
dengan rumus:
Keterangan:
·
rk : rata-rata kegiatan
·
Banyak Kegiatan : jumlah kegiatan yang telah
kita lakukan
Dengan
jumlah kegiatan yang telah dilakukan sebanyak Lima kegiatan, maka persentase rata-rata setiap
kegiatan adalah sebagai berikut :
rk = 100% : 5 = 20 %
Jadi, rk = 20 %
2. Menentukan nilai rata-rata klasifikasi
kegiatan, dengan rumus :
Keterangan:
rkk : rata-rata klasifikasi kegiatan
3 : tiga kategori (ringan, sedang dan berat)
Maka, rkk = 20% : 3 = 6,67%
Jadi, rkk = 6,67 %
3. Menentukan nilai klasifikasi kegiatan ringan,
sedang, dan berat, dengan rumus :
|
Ø Kegiatan
Berat
Ø Kegiatan
Sedang
Ø Kegiatan
Ringan
 |
Keterangan:
· Kk
B : klasifikasi kegiatan berat
· Kk
S : klasifikasi kegiatan sedang
· Kk
R : klasifikasi kegiatan ringan
K : nomor kegiatan
rk : rata-rata
kegiatan
rkk : rata-rata
klasifikasi kegiatan
|
Kegiatan
1. Mengkonsultasikan sosialisasi tentang E-Court di Pengadilan
Negeri Kuala Kurun Kelas II. (Kategori Sedang)
Maka,
K.1 = 1 x 20 – 1 x 6,67
= 20
– 6,67
= 13,33
Kegiatan
2. Membuat konsep informasi untuk di
sosialisasi. (Kategori Sedang)
Maka,
K.2 = 2 x 20 – 1 x 6,67
= 40
– 6,67
= 33,33
Kegiatan
3. Membagi media informasi.
(Kategori Sedang)
Maka,
K.3 = 3 x 20 – 1 x 6,67
= 60–
6,67
= 53,33
Kegiatan
4. Melaksanakan sosialisasi terkait E-Court kepada masyarakat
lewat radio (Kategori Sedang)
Maka,
K.3 = 4 x 20 – 1 x 3,7
= 80
– 6,67
= 73,33
Kegiatan
5. Mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi
E Court.
(Kategori Sedang)
Maka,
K.5 = 5 x 20 – 1 x 6,67
= 100
– 6,67
= 93,33
Jadi,
capaian hasil kegiatan aktualisasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala
Kurun Kelas II dapat dilihat dalam tabel berikut :
Table
4.6 Presentase Capaian A
Tabel
4.7 Pencapaian Aktualisasi
|
Hari/ Tanggal Kegiatan
|
Kegiatan
|
Tahap kegiatan
|
Pencapaian Aktualisasi
|
|
7
OKTOBER 2019
|
Mengkonsultasikan
terkait sosialisasi E-Court di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II;
|
d. Berdiskusi dengan Mentor dan Ketua Pengadilan Negeri
Kuala Kurun Kelas II terkait sosialisasi E-Court.
|
13.33 %
|
|
|
e. Mengusulkan
Rencana sosialisasi E-Court.
|
||
|
|
f. Menentukan sasaran sosialisasi E-Court.
|
||
|
8 OKTOBER 2019
|
Membuat konsep
informasi untuk di sosialisasi;
|
d. Mencari literatur dan dasar hukum mengenai E-Court.
|
33.33 %
|
|
|
e. Mempelajari dan mendalami pengetahuan mengenai E-Court.
|
||
|
|
f.
Membuat
konsep bahan sosialisasi.
|
||
|
10
Oktober 2019
|
Membagi media
informasi;
|
d. Koordinasi dengan tim Sosialisasi dan mentor terkait
alat informasi untuk sosialisasi Ecourt
|
53.33 %
|
|
09
Oktober 2019
|
|
e. Menyusun dan menentukan lokasi pembagian alat informasi
|
|
|
18, 23
dan 24 Oktober 2019
|
|
f.
Membagi
alat informasi kepada masyarakat
|
|
|
10
Oktober 2019
|
Melaksanakan sosialisasi terkait E-Court kepada
masyarakat lewat radio.
|
d. Koordinasi dengan pihak radio
|
73.33 %
|
|
17
Oktober 2019
|
|
e. Memberikan konsep sosialisasi kepada radio
|
|
|
17
Oktober 2019 dan 22 Oktober 2019
|
|
f.
Melaksanakan
sosialisasi
|
|
|
31
Oktober 2019
|
Mengevaluasi
pelaksanaan sosialisasi E Court.
|
d. Mengidentifikasi kendala sosialisasi
|
93.33 %
|
|
|
e. Mendiskusikan evaluasi.
|
||
|
|
f.
Membuat
hasil evaluasi
|
C.
ANALISIS
DAMPAK
Tabel 4.8 Analisis Dampak
|
No
|
Kegiatan
|
Indikator
Nilai Dasar
|
Analisis
dampak
|
|||
|
Teori
|
Dampak
|
|||||
|
1
|
Mengkonsultasikan tentang sosialisasi E-Court di
Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II;
|
1.
Akuntabilitas
2.
Nasionalisme
3.
Etika Publik
4.
Komitmen Mutu
5.
Anti Korupsi
|
1. Transparan
dan bertanggungjawab
2. Menggunakan
Bahasa yang baik berkomunikasi dengan pimpinan dalam musyawarah
3. Menjelaskan
dengan sopan santun
4. Efektif
5.
Berani dan peduli
|
1.
Jika tidak melakukan Konsultasi dengan
Mentor maka rancangan kegiatan tidak dapat di lakukan
2.
Jika tidak menggunakan Bahasa yang baik, dan
tanpa musyawarah maka program tidak dapat dijalankan maksimal
3.
Jika menjelaskan Prosedur kegiatan tidak
sopan santun maka kegiatan tidak akan terlaksana
4.
Penggunaan waktu yang pengambilan keputusan
yang efektif maka berdampak baik pada rencana pelaksanaan kegiatan
5.
Membuat kegiatan yang baru dan memiliki
kepedulian terhadap masyarakt demi meningkatkan kredibilitas Pengadilan
6.
Meningkatkan kualitas kepemimpinan
akuntabilitas dan responsibilitas instansi dari kegiatan yang dilakukan
|
||
|
2
|
Membuat konsep informasi untuk di sosialisasi;
|
1.
Akuntabilitas
2.
Nasionalisme
3.
Etika public
4.
Komitmen mutu
5.
Anti Korupsi
|
1. Tanggungjawab
2. Etos
kerja
3. Menjelaskan
kegiatan secara cermat
4. Orientasi
mutu dalam penentuan konsep
5. Mandiri
dalam kerjaan dan bertanggungjawab penuh sampai selesai
|
1.
Jika tidak
beratanggungjawab maka dalam menyusun konsep kegiatan tidak terstruktur
2.
Jika tidak memiliki etos kerja maka
pekerjaan akan terbengkalai
3.
Memahami dan mempelajari prosedur konsep dan
dasar hokum secara lebih rinci.
4.
Pembuatan konsep harus memiliki sasaran yang
jelas
5.
Bertanggungjawab menyelesaikan tugas secara
mandiri jika tidak amak tugas konsep tidak teratur
6.
Meningkatkan kredibilitas,transparansi dan
responsibilitas instansi dari kegiatan
|
||
3
|
Membagi media informasi;
|
1.
Akuntabilitas
2.
Nasionalisme
3.
Etika public
4.
Komitmen mutu
5.
Anti Korupsi
|
1. Mengklasifikasikan
sasaran sosialsisasi dengan jelas
2. Menjelaskan
dan mengemukakan pendapat terkait sasaran dan kegiatan sosialisasi
3. Menggunakan
bahasa dan tutur kata yang sopan
4. Menentukan
sasaran yang tepat dan pasti
5. Pelaksanaan
dilakukan mandiri disertai tanggungjawab penuh
|
1. Apabila
mengklasifikasikan sasaran sosialiasi tidak matang maka tidak akan tercapai
target
2. Jika
tidak didiskusikan mengenai kegiatan,sasaran sosialisasi maka dapat
dperbedaan pendapat
3. Dengan
menggunakan bahasa yang baik dan sopan akan menimbulkan citra diri dan
instansi yang baik
4. Apabila
pengelompokan sasaran tidak efektif maka kegiatan bias tidak tepat guna
5. Pelaksanaan
dilakukan secara mandiri dan bertanggungjawab agar masing masing kegiatan
tetap terlaksana dan dilaksanakan secara optimal
6. Meningkatkan
kredibilitas, transparansi dan responsibilitas dari instansi dari kegiatan
|
||
|
4
|
Melaksanakan
sosialisasi terkait E-Court kepada masyarakat lewat radio Hamauh
|
1. Akuntabilitas
2. Nasionalisme
3. Etika
public
4. Komitmen
mutu
5. Anti
Korupsi
6. WOG
7. Pelayanan
Publik
|
1. Memiliki sikap partisipatif dan kegiatan yang dapat
diketahui oleh public
2. Musyawarah
dengan usur yang ada baik Pemda maupun Pengadilan
3. Melakukan
diskusi dan kegiatan sosialisasi secara sopan dan hormat
4. Efektif
efisien dan berorientasi mutu terhadap kegiatan sosialisasi lewat radio
5. Sosialisasi
dilakukan dengan kepedulian terhadap masyarakat pencari keadilan dengan
melaksanakan secara mandiri
6. Sharing
sinergisitasa dengan Pemda dan Pengadilan
7. Memberi
pelayanan secara professional dan pelayanan yang baru serta inovatif untuk
masyarakat
|
1. Apabila
tidak ada maka kegiatan tidak aka nada dan public tidak mengetahui
2. Meberikan
ruang diskusi dan koordinasi antar lembag demi sinergi bersama terkait
pelayanan public
3. Apabila
tidak dilakukan secara sopan dan hormat maka sinergi pelayanan public
terganggu
4. Meningkatkan
kefektifan dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan karensinergi yang baik
antar lembaga
5. Jika
tidak ada sinergi kegiatan sosialisasi tidak tercapai
6. Pelayanan
yang baru dan public service yang berguna serta professional demi public
service yang baik
7. Meningkatkan
kredibilitas, transparansi dan responsibilitas dari instansi dari kegiatan
|
||
|
5
|
Mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi E Court
|
1. Akuntabilitas
2. Nasionalisme
3. Etika
public
4. Komitmen
mutu
5. Anti
Korupsi
|
1. Kejelasan
target melakukan Implementasi
2. Memusyawarahkan
hasil dan tindaklanjut sosialiasi
3. Penyampaian
secara sopan dan hormat
4. Efektif
efisien dan berorientasi mutu terhadap kegiatan tindaklanjut sosialisasi
lewat radio
5. Usulan
tindak lanjut dilaksanakan secara mandiri dan dengan keberanian
|
1. Agar
ada perbaikan dalam target dan kegiatsan sosialisasi
2. Tidak
dapat mghasilkan tindaklanjut yang optimal
3. Penyampaian
pendapat dan kegiatan secara hormat dan sopan
4. Penentuan
tindak lanjut dan monitoring dilakukan dengan efektif efisien dan
berorientasi mutu agar terstruktur dan semakin baik
5. Jika
tidak ada keberanian dan kemandirian terhadap kegiatan maka tidak aka nada
tindaklanjut yang lebih baik
|
||
BAB
V
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
1. Berdasarkan kegiatan Aktualisasi nilai-niai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen
mutu, dan
Anti korupsi) yang telah dilaksanakan kurang
lebih selama 27 hari kerja (07
Oktober 2019 – 11 November 2019). Dengan
melaksanakan 5 (Lima) Kegiatan, sebagai berikut :
a. Berkonsultasi tentang Sosialisasi E-Court dengan Mentor
dan unsur Pimpinan di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II;
b. Membuat konsep sosialisasi;
c. Membagi media informasi;
d. Melaksanakan
sosialisasi terkait E-Court kepada masyarakat melalui Radio
e. Membuat evaluasi pelaksanaan sosialisasi E court.
Maka dapat meningkatkan pengetahuan
masyarakat terkait E-Court sehingga masyarakat dapat memanfaatkan inovasi
tersebut dan masyarakat.dapat menerima pelayanan.
2. Melalui
kegiatan Aktualisasi di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, Penulis sebagai
Peserta Latsar CPNS dapat mengaktulisasikan nilai-nilai Dasar CPNS yaitu :
ANEKA, WOG, dengan baik dan benar sebagai perwujudan seorang ASN yang lebih
Profesional, dan berkompeten.
3. Bentuk
Pemenuhan tugas pelatihan dasar CPNS melalui kegiatan Aktualisasi dan Pelaporan
4. Kontribusi
kepada satuan kerja di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II melalui kegiatan
Aktualisasi
B.
SARAN
Berdasarkan
Kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang dapat di rekomendasikan :
a. Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BPSDM ) Provinsi Kalimantan Tengah.
Di harapkan dapat meningkatkan kualitas Pelaksanaan
Pelatihan dasar ,baik dari sisi Materi mata Pelatihan Dasar dan Metode
pembelajaran yang lebih Variatif demi terwujudnya ASN yang inovatif, berdaya
saing, dan Profesional.
b. Untuk Peserta Latsar CPNS
Peserta Latsar CPNS agar
dapat dengan konsisten mengaplikasikan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) ditempat tugas
masing-masing meskipun kegiatan Latsar CPNS telah selesai.
c. Instansi Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
Agar dapat
mensosialisasikan dan diterapkannya nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti
Korupsi) untuk meningkatkan kualitas pribadi ASN maupun kualitas pelayanan publik.
C.
RENCANA
TINDAK LANJUT
Penulis akan berusaha selalu menerapkan
nilai – nilai Dasar ANEKA serta Manajemen ASN, WOG, dan Pelayanan Publik yang telah
dilaksanakan selama 1 (satu) bulan di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
Pemahaman dan Pengetahuan tersebut dapat
menunjang Kinerja Penulis dalam pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan kerja dan
badan Peradilan. Penulis akan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi
instansi agar kedepannya dapat menjadi ASN yang Profesional dan berkompeten
serta menjadi salah satu Agen perubahan dan reformasi ASN yang mampu memiliki
dan menerapkan nilai- nilai yang sudah diterapkan.
DAFTAR
PUSTAKA
Bevaola Kusumasari, Septiana Dwiputrianti,
dan Enda Layuk Allo. 2015. Akuntabiltas.
Jakarta: LAN
Elly Fatimah dan Erna Irawati. 2017. Manajemen Aparatur Sipil Negara.
Jakarta: LAN
Erwan Agus Purwanto, Damayani Tyastianti,
Andi Taufiq, dan Widhi Novianto. 2017. Pelayanan
Publik. Jakarta: LAN
Tim Penulis Komisi Pemberantasan Korupsi,
2015. Anti Korupsi. Jakarta: LAN
Tjutju Yuniarsih dan Muhammad Taufiq. 2015. Komitmen Mutu. Jakarta: LAN
Wahyudi Kumorotomo, Nana Rukmana D.
Wirapradja, Amir Imbaruddin. 2015. Etika
Publik. Jakarta: LAN
Yogi Suwarno dan Tri Atmojo Sejati. 2017. Whole of Government. Jakarta: LAN
Yudi Latief, Adi Suryanto, dan Abdul Aziz
Muslim. 2015. Nasionalisme. Jakarta:
LAN
Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan
Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektonik
Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan
Secara Elektronik,
Keputusan
Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaa
e-Court
Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola
Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan,
Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elekktronik,
Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan
Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan
Secara Elektronik
Cetak
Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010-2035
[1]
Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
[3]
Modul Pelatihan Dasar CPNS Nasionalisme
[4]
Modul Pelatihan Dasar CPNS Etika Publik
[5]
Modul Pelatihan Dasar CPNS Komitmen Mutu
[6]
Modul Pelatihan Dasar CPNS Anti Korupsi
[7]
Modul Pelatihan Dasar CPNS Whole-Of-Government
[8]
Modul Pelatihan Dasar CPNS Manajemen Aparatur Sipil Negara
[9] UU
no 25 tahun 2019 tentang Pelayanan Publik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar